JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menghimbau perbankan agar memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ini sebagai upaya memproteksi pelaku UMKM dari era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai per 1 Januari 2015.

"Perlu ada kemudahan akses untuk UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya masyarakat yang non bankable," kata Agus, Senin (3/3)Agus W. Martowardojo, Gubernur BI.

Sebagai gambaran, KUR hanya dinikmati di 15 wilayah Indonesia. Sunarso, Direktur Komersil dan Bisnis Bank Mandiri, mengaku, pihaknya siap menghadapi MEA, khususnya untuk kredit UMKM. "Kami akan memperkuat akses UMKM melalui penambahan jaringan dan meningkatkan SDM dan pengusaha UMKM," kata Sunarso.

Menurut Sunarso, perluasan akses tidak serta merta memudahkan pelaku UMKM menerima pinjaman kredit. Pasalnya, risiko kredit UMKM terbilang tinggi. Sehingga, bank ketat menyeleksi agar rasio kredit bermasalah (NPL) tidak meningkat. "Kredit UMKM masih potensial untuk dibiayai, namun perlu pertimbangan," ujar Sunarso.

Tahun ini, Bank Mandiri membidik pertumbuhan kredit UMKM sebesar 30%. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) menempuh strategi sama. Anika Faisal, Direktur Kepatuhan BTPN, bilang, BTPN fokus memperluas jaringan, infrastruktur, pelayanan nasabah dan produk bagi kredit mikro.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2013, kredit UMKM tumbuh 15,58% menjadi Rp 608,82 triliun dari sebelumnya Rp 526,39 triliun. Sayang, nilai kredit bermasalah mendaki 11,76% menjadi Rp 19,51 triliun, setara dengan NPL sebesar 3,20%.

Mayoritas kredit UMKM mengalir ke sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp 323,05 triliun atau tumbuh 30,24%. Disusul sektor industri pengolahan sebesar Rp 60,08 triliun, yang tumbuh 1,69%.

Selama ini, penyaluran kredit UMKM hanya fokus pada pulau Jawa. DKI Jakarta mendominasi kucuran kredit UMKM sebesar Rp 95,18 triliun.

Selanjutnya, Jawa Timur sebesar Rp 79,32 triliun, dan Jawa Barat sebesar Rp 78,77 triliun. Wilayah minim kucuran kredit adalah Maluku Utara yakni Rp 1,47 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dessy Rosalina