JAKARTA. Salah satu fokus kebijakan Bank Indonesia (BI) dan pemerintah adalah menurunkan current account deficit (CAD) atawa defisit transaksi berjalan ke level yang sehat. Namun, level yang sehat tersebut belum bisa terjadi pada tahun depan.

Bank Indonesia (BI) melihat defisit transaksi berjalan tahun depan akan lebih rendah dari 3% dari PDB, namun masih cukup tinggi dan belum bisa mencapai level sehat yang diinginkan yaitu 2,5% dari PDB. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Moneter BI Juda Agung mengatakan alasan defisit masih cukup tinggi adalah rencana pemerintah yang akan memfokuskan kebijakannya pada pembangunan infrastruktur.

Realisasi kebijakan pemerintah yang terarah pada proyek yang sifatnya lebih produktif seperti infrastruktur akan memerlukan impor. Impor tersebut adalah impor barang modal seperti mesin dan peralatan mekanik ataupun besi dan baja.

Meskipun masih tetap tinggi, Juda mengaku, defisit transaksi berjalan yang terjadi pada tahun depan akan lebih sehat. "CAD kita di 2013 dan 2014 lebih banyak untuk keperluan konsumsi bahan bakar minyak (BBM)," ujar Juda akhir pekan ini.

Sekedar gambaran, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) impor migas dari Januari-September 2014 mencapai US$ 33,02 miliar, sedangkan ekspornya sendiri sebesar US$ 23,4 miliar. Walhasil terjadi defisit migas US$ 9,62 miliar.

BI mencatat defisit transaksi berjalan pada triwulan III 2014 sebesar US$ 6,84 miliar atau 3,07% dari PDB. Hingga akhir tahun 2014, BI memperkirakan defisit akan berada pada kisaran 3%.

Pemerintah memang memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur tahun depan. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah memberikan penghematan anggaran Rp 110 triliun-Rp 140 triliun pada tahun depan.

Salah satu rencana pemerintah adalah membiayai sejumlah proyek irigasi baik yang baru ataupun memperbaiki yang lama sebesar Rp 16 triliun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan anggaran infrastruktur alias belanja modal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 pasti ditambah. "Pasti ditambah nanti (dalam RAPBN Perubahan 2015). Masih dihitung," jelas Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto