KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melihat potensi pertumbuhan pembayaran digital (digital payment) yang kian masif ke depannya. Sejalan dengan itu, BI mendorong perluasan dan penguatan sistem pendukung. 

Berdasarkan Buku Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, BI mencatat volume pembayaran digital per 2024 mencapai 36,6 miliar transaksi dengan nominal mencapai Rp 70.890,4 triliun. Capaian ini mencerminkan pertumbuhan volume sebesar 40,7% secara tahunan (year-on-year/YoY) dan nominal sebesar 19,3% YoY. 

Namun, untuk tahun penuh 2025 ini, BI memprediksi pertumbuhannya bakal lebih lambat. Yang mana, volume transaksinya mencapai 49,2 miliar transaksi atau tumbuh 34,1% YoY dan nominalnya mencapai Rp 78.563,1 triliun atau tumbuh sebatas 10,8% YoY. 

HUT KONTAN ke-29, Langganan Business Insight Hanya Rp 76.000 Setahun

Baca Juga: Ubah Nama, OJK Beri Izin Usaha PT Radita Hutama Internusa Adjuster

Meski begitu, pertumbuhan dua tahun ke depannya diprediksi lebih baik. Pada 2026, pertumbuhan volume diprediksi meningkat jadi 30,0% YoY atau 63,9 miliar transaksi dan nominalnya tumbuh 12,4% YoY Rp 88.310,7 triliun. 

Kemudian, pada 2027 pertumbuhannya agak variatif. Yang mana, pertumbuhan volume turun jadi 23,9% YoY sebanyak 79,2 miliar transaksi, tetapi nominalnya tumbuh lebih masif jadi 14,8% YoY sebesar Rp 101.410,3 triliun. 

Bank Indonesia (BI) menilai akses dan preferensi masyarakat terhadap layanan pembayaran digital terus meluas, seiring meningkatnya kebutuhan transaksi yang cepat, mudah, dan murah.

Untuk mendorong kemudahan tersebut sekaligus memperkuat struktur industri sistem pembayaran, BI terus memperluas penerapan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) guna meningkatkan interkoneksi layanan digital antara bank dan fintech.

Setelah implementasi SNAP untuk first movers dan second movers pada 2022–2023, BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 2025 mendorong perluasan integrasi SNAP ke segmen UMKM dan lembaga nirlaba.

Adopsi SNAP juga mencatat perkembangan pesat, dengan tingkat interkoneksi layanan pembayaran yang telah mencapai sekitar 96% dari volume transaksi.

Untuk memastikan industri penyelenggara jasa pembayaran (PJP/PSP) tetap sehat, efisien, dan stabil, BI memperkuat fungsi surveilans sistem pembayaran, mulai dari kompetensi SDM, manajemen risiko, hingga keandalan teknologi.

Hasil surveilans tersebut menjadi dasar penilaian kesehatan PSP, yang kemudian memengaruhi kepesertaan mereka di BI-FAST, proses perizinan, serta pengembangan layanan pembayaran bagi masyarakat.

Baca Juga: BI Proyeksi Pertumbuhan Transaksi Ritel BI-Fast Melambat hingga 2027

Selanjutnya: BTN Telah Salurkan Kredit Program Perumahan Hingga Rp 1,3 Triliun

Menarik Dibaca: Promo Es Krim Alfamart 1-15 Desember 2025, Joyday Blackforest Beli 2 Lebih Murah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News