JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencatat rasio utang Indonesia pada tahun 2014 sebesar 32,91% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini melejit dibanding akhir tahun 2013 yang tercatat 29,06%.

Bila melihat data rasio utang per triwulan, rasio utang pada akhir triwulan IV 2014 yang sebesar 32,91% dari PDB sudah mengalami penurunan. Pada triwulan III, posisi rasio utang Indonesia adalah 33,34%. Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan IV 2014 adalah US$ 292,58 miliar, turun 0,4% dibanding posisi pada akhir triwulan III US$ 293,68 miliar.

Penurunan ULN pada akhir periode 2014 ini disebabkan utang publik yaitu pemerintah dan BI menjadi US$$ 129,74 miliar, dari posisi sebelumnya US$ 132,94 miliar pada triwulan III. Dengan perkembangan tersebut, tidak hanya rasio ULN terhadap PDB yang susut, namun juga rasio ULN terhadap debt service ratio (DSR) turun dari 46,36% menjadi 46,26% pada triwulan IV 2014.

Khusus utang swasta, justru mengalami peningkatan. Pemegang terbesar porsi ULN hingga 55,7% ini pada triwulan IV 2014 nominalnya mencapai US$ 162,84 miliar, naik US$ 2,1 miliar dari posisi akhir triwulan III US$ 160,74 miliar. "Pada sektor swasta, posisi ULN pada akhir triwulan IV 2014 terpusat pada sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, dan listrik, gas dan air bersih," ujar BI dalam rilisnya, Rabu (18/2).

Posisi ULN keempat sektor tersebut masing-masing adalah sebesar US$ 47,5 miliar (29,2% dari total ULN swasta), US$ 32,6 miliar (20,0% dari total ULN swasta), US$ 26,5 miliar (16,3% dari total ULN swasta), dan US$ 18,5 miliar (11,4% dari total ULN swasta). Bila dibandingkan dengan triwulan III sebelumnya, posisi ULN sektor keuangan dan sektor industri pengolahan masing-masing tumbuh 1,2% dan 1,1%, sementara ULN sektor pertambangan dan sektor listrik, gas dan air bersih mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,4% dan 0,6%.

BI dalam hal ini memandang perkembangan ULN masih cukup sehat. Meskipun begitu, jumlah ULN perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian. "BI akan tetap memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta," terangnya. Hal ini dilakukan agar ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makroekonomi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto