KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah diminta segera mengambil langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat belanja produktif. Langkah tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak tertahan akibat kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate).

Kenaikan BI Rate dari 4,75% menjadi 5,25% dinilai sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan ekspektasi inflasi. Namun, kebijakan suku bunga tinggi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap konsumsi rumah tangga, investasi, penyaluran kredit, hingga pasar saham, terutama pada kuartal II dan kuartal III 2026.

“Kebijakan BI memang perlu menjaga rupiah dan ekspektasi inflasi, tetapi pemerintah harus segera menahan dampak lanjutannya melalui belanja produktif, perlindungan daya beli, dan percepatan investasi,” ujar Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Andalas, Syafruddin Karimi kepada Kontan, Kamis (21/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Menurut Syafruddin, tantangan ekonomi Indonesia saat ini semakin kompleks karena pengetatan moneter berlangsung di tengah pelemahan ekspor, tekanan terhadap rupiah, serta meningkatnya premi risiko di pasar keuangan. Kondisi tersebut tercermin dari kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang mencapai sekitar 6,88%.

Baca Juga: Menakar Dampak Penambahan Layer Cukai Rokok Terhadap Pemberantasan Rokok Ilegal

Ia mencatat, pertumbuhan ekspor Indonesia mengalami perlambatan signifikan. Pada kuartal II 2025, ekspor masih tumbuh 10,78% secara tahunan (year on year/YoY), namun turun drastis menjadi hanya 0,79% YoY pada kuartal I 2026. Bahkan secara kuartalan, ekspor tercatat mengalami kontraksi sebesar 2,50%.

Pelemahan ekspor tersebut dinilai membuat ekonomi domestik kehilangan salah satu penopang utama pertumbuhan, sehingga dampak kenaikan suku bunga menjadi semakin terasa.

Syafruddin memperkirakan kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin (bps) dapat memangkas pertumbuhan ekonomi sekitar 0,4 hingga 0,7 percentage point dari proyeksi awal. Jika tanpa kenaikan suku bunga pertumbuhan ekonomi kuartal II dan III 2026 masih berpotensi berada di kisaran 5,5% hingga 5,7%, maka setelah kenaikan BI Rate pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih realistis berada di level 5,1% hingga 5,2% pada kuartal II 2026 dan sekitar 4,9% hingga 5,1% pada kuartal III 2026.

Ia juga mengingatkan bahwa risiko perlambatan ekonomi dapat menjadi lebih dalam apabila kenaikan suku bunga terjadi bersamaan dengan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L) dan berkurangnya stimulus fiskal, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Syafruddin, lonjakan konsumsi pemerintah sebesar 22,08% secara kuartalan pada kuartal I 2026 diperkirakan sulit terulang apabila pemerintah mulai melakukan efisiensi atau pemangkasan belanja.

Baca Juga: Suku Bunga Tinggi Bakal Menekan Pertumbuhan Ekonomi di Semester II

Di sisi lain, kenaikan bunga kredit dinilai akan membuat dunia usaha lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi investasi. Sementara itu, masyarakat diperkirakan cenderung menahan konsumsi, khususnya untuk pembelian barang tahan lama.

Dengan kombinasi berbagai tekanan tersebut, Syafruddin memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat melambat ke kisaran 4,7% hingga 4,9% pada kuartal III 2026 apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah mitigasi.

Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal. Pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan stabilisasi moneter, tetapi juga mengarahkan belanja negara ke sektor-sektor yang memiliki efek pengganda tinggi, seperti pangan, energi, infrastruktur produktif, UMKM, ekspor, dan investasi padat karya.

Menurut Syafruddin, langkah tersebut menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan suku bunga tinggi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News