KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 bps menjadi 6% pada November 2026 berisiko mengerek pembiayaan utang pemerintah ke depan melalui kenaikan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN). Saat ini yield SBN untuk tenor 10 tahun sudah berada di level 7,60% atau sudah naik 1,47% selama satu tahun terakhir. Sementara untuk tenor 5 tahun di level 7,59% atau sudah naik 2,15% selamat satu tahun terakhir. Di sisi lain pemerintah melalui Kementerian Keuangan masih memiliki kebutuhan pembiayaan APBN sebesar Rp 231,4 triliun melalui penerbitan SBN. Sampai 31 Oktober 2026, pemerintah sudah menerbitkan SBN sebesar Rp 586,1 triliun, atau 73,3% dari target tahun ini. Baca Juga: Prabowo Minta Bakom Dengarkan Keluhan Rakyat hingga Tingkat Desa Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, strategi penerbitan SBN untuk pembiayaan APBN masih sesuai target, dengan menjaga defisit tetap di kisaran 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Strategi penerbitan ke depan kita akan tetap menggunakan APBN 2026. Jadi tetap targetnya 2,85% PDB (defisit APBN), target penerbitan kita tahun ini tetap," ujar Suahasil kepada awak media saat ditemui di kantor Bursa Efek Indonesia Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026). Sebelumnya Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto menerangkan, bahwa strategi pembiayaan di sisa akhir tahun ini akan dilakukan fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan APBN dan kondisi pasar. "Tentu menunju akhir tahun kami akan melihat kebutuhan pembiayaan, kondisi kas, tidak saja pada 2026 tapi juga awal dari 2027. Jadi kami memiliki fleksibilitas dalam issuance dengan mempertimbangkan berbagai hal," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Edisi November, Jumat (12/11/2026). Suminto menjelaskan, Kemenkeu masih memiliki jadwal lelang SBN sebanyak lima kali, yang terdiri dari dua lelang Surat Utang Negara (SUN), dan tiga kali lelang Surat Perbendaharaaan Negara (SP) Syariah atau SBSN Syariah jangka pendek. Selain itu pemerintah juga masih memiliki jadwal penerbitan Sukuk Tabungan seri ST017 dengan masa penawaran hingga 2 Desember 2026. "Itu yang sudah pasti, di luar itu tentu kita akan melihat perkembangan kebutuhan pembiayaan APBN, kondisi kas dan juga kondisi pasar," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BI Rate Naik Jadi 6%, Menkeu Ungkap Strategi Berutang Pemerintah di Sisa Tahun
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 bps menjadi 6% pada November 2026 berisiko mengerek pembiayaan utang pemerintah ke depan melalui kenaikan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN). Saat ini yield SBN untuk tenor 10 tahun sudah berada di level 7,60% atau sudah naik 1,47% selama satu tahun terakhir. Sementara untuk tenor 5 tahun di level 7,59% atau sudah naik 2,15% selamat satu tahun terakhir. Di sisi lain pemerintah melalui Kementerian Keuangan masih memiliki kebutuhan pembiayaan APBN sebesar Rp 231,4 triliun melalui penerbitan SBN. Sampai 31 Oktober 2026, pemerintah sudah menerbitkan SBN sebesar Rp 586,1 triliun, atau 73,3% dari target tahun ini. Baca Juga: Prabowo Minta Bakom Dengarkan Keluhan Rakyat hingga Tingkat Desa Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, strategi penerbitan SBN untuk pembiayaan APBN masih sesuai target, dengan menjaga defisit tetap di kisaran 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Strategi penerbitan ke depan kita akan tetap menggunakan APBN 2026. Jadi tetap targetnya 2,85% PDB (defisit APBN), target penerbitan kita tahun ini tetap," ujar Suahasil kepada awak media saat ditemui di kantor Bursa Efek Indonesia Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026). Sebelumnya Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto menerangkan, bahwa strategi pembiayaan di sisa akhir tahun ini akan dilakukan fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan APBN dan kondisi pasar. "Tentu menunju akhir tahun kami akan melihat kebutuhan pembiayaan, kondisi kas, tidak saja pada 2026 tapi juga awal dari 2027. Jadi kami memiliki fleksibilitas dalam issuance dengan mempertimbangkan berbagai hal," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Edisi November, Jumat (12/11/2026). Suminto menjelaskan, Kemenkeu masih memiliki jadwal lelang SBN sebanyak lima kali, yang terdiri dari dua lelang Surat Utang Negara (SUN), dan tiga kali lelang Surat Perbendaharaaan Negara (SP) Syariah atau SBSN Syariah jangka pendek. Selain itu pemerintah juga masih memiliki jadwal penerbitan Sukuk Tabungan seri ST017 dengan masa penawaran hingga 2 Desember 2026. "Itu yang sudah pasti, di luar itu tentu kita akan melihat perkembangan kebutuhan pembiayaan APBN, kondisi kas dan juga kondisi pasar," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
TAG: