KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kenaikan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 6% berpotensi menambah tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, pengetatan kebijakan moneter akan meningkatkan biaya pembiayaan bagi dunia usaha dan rumah tangga, sehingga berisiko menahan investasi maupun konsumsi domestik. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susamto memperkirakan, kenaikan suku bunga kumulatif sebesar 125 basis poin (bps) dalam setahun terakhir berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi sekitar 0,5 poin persentase. “BI sendiri pernah memperkirakan bahwa setiap kenaikan 25 basis poin menurunkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1 poin persentase. Dengan kenaikan kumulatif 125 basis poin, ongkos kasarnya bisa sekitar setengah poin persentase, walaupun dampak riilnya tidak linear dan tersebar dalam beberapa kuartal,” ujar Akbar kepada Kontan, Rabu (18/11/2026). Baca Juga: Konser BTS di Jakarta Diproyeksi Hasilkan Belanja Wisman Rp 158,31 Miliar Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 November 2026. Sejalan dengan itu, suku bunga Deposit Facility naik menjadi 5,25% dan Lending Facility menjadi 6,75%. Akbar menilai, kenaikan tersebut terutama ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Rupiah melemah dari sekitar Rp 17.870 per dolar AS pada akhir September menjadi Rp 18.145 per dolar AS pada awal November 2026. Tekanan tersebut dipengaruhi eskalasi konflik di Timur Tengah, pengetatan moneter Amerika Serikat, serta sentimen investor global yang cenderung menghindari aset negara berkembang. “Ketika selisih suku bunga antara rupiah dan dolar menyempit, aset rupiah menjadi kurang menarik setelah memperhitungkan risiko, dan modal cenderung keluar. Kenaikan BI-Rate adalah upaya memulihkan selisih itu,” jelasnya. Selain menjaga rupiah, kebijakan tersebut juga untuk mengantisipasi tekanan inflasi. Akbar mencatat inflasi Oktober 2026 mencapai 3,23% secara tahunan atau year on year (yoy), mendekati batas atas sasaran BI sebesar 2,5% plus minus 1%. Menurutnya, pelemahan rupiah berisiko meningkatkan harga barang impor, terutama pangan dan energi. Karena itu, BI perlu mengambil langkah antisipatif sebelum tekanan nilai tukar merembet ke inflasi domestik. “Karena itu BI menyebut langkah ini ‘preemtif’: kebijakan moneter bekerja dengan jeda, sehingga bank sentral harus bertindak berdasarkan proyeksi, bukan menunggu inflasi benar-benar melewati batas,” tulisnya. Dari sisi perekonomian domestik, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 yang mencapai 5,47% dinilai memberikan ruang bagi BI untuk memperketat kebijakan moneter. Meski begitu, dampak kenaikan bunga terhadap sektor riil perlu diwaspadai. Akbar menyebut sektor properti, otomotif, kredit konsumsi, hingga UMKM yang bergantung pada pembiayaan perbankan menjadi kelompok yang paling rentan. Kenaikan bunga kredit dapat meningkatkan biaya modal, menahan ekspansi usaha, serta mengurangi permintaan pembelian rumah dan kendaraan. “Di Indonesia, jalur ini biasanya butuh empat hingga delapan kuartal dan sifatnya asimetris: bunga kredit cepat naik saat BI mengetat, tapi lambat turun saat BI melonggar,” jelasnya. Pemerintah juga berpotensi menghadapi kenaikan beban bunga utang seiring meningkatnya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Sementara itu, perbankan harus mengantisipasi kenaikan biaya dana dan risiko kredit bermasalah pada debitur yang rentan. Ia menambahkan, BI berupaya meredam dampak pengetatan moneter dengan tetap melonggarkan kebijakan makroprudensial untuk menopang penyaluran kredit. “Secara konsep, pembagian tugas ini masuk akal: suku bunga untuk stabilitas eksternal, instrumen makroprudensial untuk menopang pembiayaan,” ungkapnya. Ia mengingatkan kenaikan suku bunga tidak selalu cukup untuk menahan arus modal keluar, terutama jika tekanan berasal dari ketidakpastian geopolitik dan perubahan sentimen investor global. Ke depan, perkembangan kebijakan suku bunga The Federal Reserve (The Fed), konflik Timur Tengah, harga minyak, inflasi akhir tahun, serta arus modal portofolio akan menentukan arah kebijakan BI selanjutnya. Jika tekanan terhadap rupiah berlanjut, pasar berpotensi memperhitungkan kenaikan BI-Rate lebih lanjut menjadi 6,25%. “Keputusan hari ini pada dasarnya adalah sebuah pertukaran: BI membeli stabilitas rupiah dan menjangkar inflasi, dengan membayar sedikit pertumbuhan,” tutup Akbar.
BI Rate Naik ke 6%, Pertumbuhan Ekonomi Berisiko Tertekan
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kenaikan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 6% berpotensi menambah tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, pengetatan kebijakan moneter akan meningkatkan biaya pembiayaan bagi dunia usaha dan rumah tangga, sehingga berisiko menahan investasi maupun konsumsi domestik. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susamto memperkirakan, kenaikan suku bunga kumulatif sebesar 125 basis poin (bps) dalam setahun terakhir berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi sekitar 0,5 poin persentase. “BI sendiri pernah memperkirakan bahwa setiap kenaikan 25 basis poin menurunkan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1 poin persentase. Dengan kenaikan kumulatif 125 basis poin, ongkos kasarnya bisa sekitar setengah poin persentase, walaupun dampak riilnya tidak linear dan tersebar dalam beberapa kuartal,” ujar Akbar kepada Kontan, Rabu (18/11/2026). Baca Juga: Konser BTS di Jakarta Diproyeksi Hasilkan Belanja Wisman Rp 158,31 Miliar Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 November 2026. Sejalan dengan itu, suku bunga Deposit Facility naik menjadi 5,25% dan Lending Facility menjadi 6,75%. Akbar menilai, kenaikan tersebut terutama ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Rupiah melemah dari sekitar Rp 17.870 per dolar AS pada akhir September menjadi Rp 18.145 per dolar AS pada awal November 2026. Tekanan tersebut dipengaruhi eskalasi konflik di Timur Tengah, pengetatan moneter Amerika Serikat, serta sentimen investor global yang cenderung menghindari aset negara berkembang. “Ketika selisih suku bunga antara rupiah dan dolar menyempit, aset rupiah menjadi kurang menarik setelah memperhitungkan risiko, dan modal cenderung keluar. Kenaikan BI-Rate adalah upaya memulihkan selisih itu,” jelasnya. Selain menjaga rupiah, kebijakan tersebut juga untuk mengantisipasi tekanan inflasi. Akbar mencatat inflasi Oktober 2026 mencapai 3,23% secara tahunan atau year on year (yoy), mendekati batas atas sasaran BI sebesar 2,5% plus minus 1%. Menurutnya, pelemahan rupiah berisiko meningkatkan harga barang impor, terutama pangan dan energi. Karena itu, BI perlu mengambil langkah antisipatif sebelum tekanan nilai tukar merembet ke inflasi domestik. “Karena itu BI menyebut langkah ini ‘preemtif’: kebijakan moneter bekerja dengan jeda, sehingga bank sentral harus bertindak berdasarkan proyeksi, bukan menunggu inflasi benar-benar melewati batas,” tulisnya. Dari sisi perekonomian domestik, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 yang mencapai 5,47% dinilai memberikan ruang bagi BI untuk memperketat kebijakan moneter. Meski begitu, dampak kenaikan bunga terhadap sektor riil perlu diwaspadai. Akbar menyebut sektor properti, otomotif, kredit konsumsi, hingga UMKM yang bergantung pada pembiayaan perbankan menjadi kelompok yang paling rentan. Kenaikan bunga kredit dapat meningkatkan biaya modal, menahan ekspansi usaha, serta mengurangi permintaan pembelian rumah dan kendaraan. “Di Indonesia, jalur ini biasanya butuh empat hingga delapan kuartal dan sifatnya asimetris: bunga kredit cepat naik saat BI mengetat, tapi lambat turun saat BI melonggar,” jelasnya. Pemerintah juga berpotensi menghadapi kenaikan beban bunga utang seiring meningkatnya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Sementara itu, perbankan harus mengantisipasi kenaikan biaya dana dan risiko kredit bermasalah pada debitur yang rentan. Ia menambahkan, BI berupaya meredam dampak pengetatan moneter dengan tetap melonggarkan kebijakan makroprudensial untuk menopang penyaluran kredit. “Secara konsep, pembagian tugas ini masuk akal: suku bunga untuk stabilitas eksternal, instrumen makroprudensial untuk menopang pembiayaan,” ungkapnya. Ia mengingatkan kenaikan suku bunga tidak selalu cukup untuk menahan arus modal keluar, terutama jika tekanan berasal dari ketidakpastian geopolitik dan perubahan sentimen investor global. Ke depan, perkembangan kebijakan suku bunga The Federal Reserve (The Fed), konflik Timur Tengah, harga minyak, inflasi akhir tahun, serta arus modal portofolio akan menentukan arah kebijakan BI selanjutnya. Jika tekanan terhadap rupiah berlanjut, pasar berpotensi memperhitungkan kenaikan BI-Rate lebih lanjut menjadi 6,25%. “Keputusan hari ini pada dasarnya adalah sebuah pertukaran: BI membeli stabilitas rupiah dan menjangkar inflasi, dengan membayar sedikit pertumbuhan,” tutup Akbar.
TAG: