KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) menjadi 6% berpotensi menambah tekanan terhadap kualitas kredit pemilikan rumah (KPR) perbankan. Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memperkirakan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) KPR rumah tapak bisa mencapai 3,3%–3,5% hingga akhir 2026. Tekanan tersebut muncul di tengah tren peningkatan NPL kredit properti perbankan. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), NPL kredit properti mencapai 3,38% pada September 2026, lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar 3,31%. Angka tersebut juga stagnan dibandingkan bulan sebelumnya.
Di sisi lain, penyaluran kredit properti perbankan mencapai Rp 1.035,93 triliun atau tumbuh 4,33% secara tahunan (year on year/YoY) per September 2026. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,40%. Josua mengatakan, kenaikan BI rate menjadi 6% berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kualitas KPR, terutama bagi debitur yang menggunakan skema bunga mengambang dan memiliki kemampuan keuangan terbatas. "Namun, dampaknya tidak langsung terlihat karena sebagian besar KPR memiliki periode bunga tetap sebelum beralih ke bunga mengambang," ujar Josua kepada kontan.co.id, Jumat (20/11/2026).
Baca Juga: BI Rate Naik, Allo Bank Atur Strategi Suku Bunga Deposito Sambil Jaga Margin Josua mencatat, NPL KPR rumah tapak meningkat dari 3,05% pada akhir 2025 menjadi 3,32% pada September 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan NPL perbankan secara keseluruhan yang sebesar 2,07%. Bahkan, NPL KPR untuk rumah dengan tipe sangat kecil, yakni hingga 21 meter persegi, mencapai 6,62%. Hal ini mengindikasikan tekanan kualitas kredit yang tidak merata di berbagai segmen KPR. Menurut Josua, kenaikan beban cicilan, tekanan daya beli akibat inflasi, serta pertumbuhan pendapatan rumah tangga yang belum sepenuhnya mengimbangi peningkatan biaya hidup menjadi faktor yang memengaruhi kualitas kredit perumahan. "Saya memperkirakan NPL KPR rumah tapak hingga akhir 2026 berada pada kisaran 3,3%–3,5%, dengan risiko mendekati 3,6% apabila tekanan suku bunga dan pendapatan masyarakat semakin besar," jelasnya.
Baru Terasa di 2027
Josua menambahkan, dampak tambahan kenaikan BI rate pada November kemungkinan baru akan lebih terasa sepanjang 2027. Pasalnya, penyesuaian bunga kredit membutuhkan waktu sebelum berdampak terhadap kemampuan pembayaran debitur. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Josua mengatakan, perbankan perlu memperkuat deteksi dini terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran. Terutama nasabah yang akan memasuki masa berakhirnya bunga tetap, memiliki rasio cicilan terhadap pendapatan tinggi, atau mulai mengalami keterlambatan pembayaran. Bank juga perlu melakukan uji ketahanan kemampuan membayar debitur terhadap tambahan kenaikan suku bunga sebesar 100–200 basis poin. Langkah tersebut dapat membantu mengidentifikasi kelompok nasabah yang paling rentan. Bagi debitur yang masih memiliki prospek pendapatan baik tetapi mengalami tekanan keuangan sementara, bank dapat menawarkan penyesuaian jadwal pembayaran, perpanjangan tenor secara selektif, maupun skema bunga yang lebih terprediksi. "Yang paling penting, bank tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan KPR melalui bunga promosi rendah pada awal kredit, tetapi harus memastikan nasabah mampu membayar cicilan setelah masa promosi berakhir," tegas Josua.
Baca Juga: IHSG Melemah, Transaksi Harian Perusahaan Sekuritas Tertekan Di sisi penyaluran, Josua melihat pertumbuhan KPR masih berpeluang positif hingga akhir 2026, meskipun cenderung moderat. Pada kuartal III 2026, pertumbuhan KPR rumah tapak mencapai 4,80% YoY, sedikit meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 4,70%. Namun, penjualan rumah baru di pasar primer justru terkontraksi 8,43% YoY. Kondisi ini menunjukkan pemulihan permintaan perumahan belum merata. Padahal, sekitar 70,68% pembelian rumah baru masih menggunakan fasilitas KPR. Dengan demikian, biaya cicilan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan masyarakat membeli rumah. Josua memperkirakan pertumbuhan KPR rumah tapak pada akhir 2026 berada di kisaran 4,5%–5,5% secara tahunan. Meski demikian, sejumlah kebijakan pemerintah masih berpotensi menopang penyaluran KPR. Di antaranya insentif pajak pertambahan nilai (PPN) rumah yang ditanggung pemerintah sebesar 100% hingga akhir 2026, kebijakan rasio pembiayaan terhadap nilai properti atau loan to value (LTV) hingga 100% bagi bank yang memenuhi persyaratan, serta pelonggaran likuiditas perbankan. Menurut Josua, perbankan masih memiliki ruang untuk mengembangkan pembiayaan, terutama pada segmen rumah pertama dan perumahan dengan harga yang sesuai kemampuan masyarakat.
Namun, ekspansi KPR perlu disertai strategi pembiayaan yang selektif, penawaran bunga kompetitif, serta kerja sama dengan pengembang untuk menekan biaya awal pembelian rumah. "Tantangan utama industri KPR saat ini bukan semata-mata tingginya suku bunga, melainkan semakin besarnya kesenjangan antara harga rumah, kemampuan membayar uang muka, dan pendapatan masyarakat," imbuh Josua.
Baca Juga: OJK Soroti Bunga Deposito Khusus, Ini Risiko yang Mengintai Perbankan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News