KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melalui 19 Kantor Perwakilan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) bersama mitra strategis telah menyalurkan pembiayaan syariah sebesar Rp171 miliar bagi UMKM Halal. Penyalurannya dilakukan melalui ajang Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) 2024.

Bukan hanya menyalurkan pembiayaan, dalam rangkaian acara tersebut juga dilakukan Gerakan UMKM Halal yang memberikan sertifikasi untuk 1.375 UMKM dan 28 kali pelaksanaan Gerakan Sadar Wakaf termasuk sertifikasi 40 nazhir.

Penyaluran pembiayaan ini diyakini sebagai upaya mendorong pertumbuhan industri halal. Namun, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung tetap melihat masih ada tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah (eksyar).

Pertama, masih tingginya ketergantungan bahan baku halal dari luar negeri seperti bahan pangan yang belum bersertifikasi halal. Kedua, inovasi keuangan syariah masih terbatas pada basis investor yang belum kuat. Ketiga, potensi pasar yang besar dari dalam negeri belum tergarap dengan baik di tengah potensi Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia.

“Keempat, masih rendahnya tingkat literasi produk dan ekonomi syariah yang baru mencapai 28%. Ke depan di tahun 2025, BI berupaya untuk meningkatkan literasi hingga 50%,” tutur Juda mengutip keterangan tertulisnya, Senin (8/7).

Baca Juga: Intip Strategi HPAM Dorong Kinerja Positif pada Produk Reksadana Saham Syariah

Guna menjawab tantangan pengembangan tersebut, Bank Indonesia memiliki enam fokus  yaitu pengembangan ekosistem makanan halal melalui akselerasi sertifikasi halal, pengembangan modest fashion dengan mendorong desainer dan pengusaha.

Kemudian, pengembangan ekonomi pesantren, pengembangan keuangan syariah melalui kebijakan dan instrumen pasar keuangan, pengembangan digitalisasi eksyar salah satunya melalui aplikasi Satu Wakaf Indonesia, dan penguatan literasi dan edukasi eksyar.

“Kehadiran FESyar ini bukan hanya sebagai ajang refleksi dan diskusi, tetapi juga sebagai platform sinergi, kolaborasi, aksi konkrit pengembangan eksyar di KTI,” ungkap Juda.

Dalam kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Sultra diwakili oleh Sekretaris Daerah, Asrun Lio, memandang perlunya memberdayakan potensi ekonomi syariah untuk peluang baru meningkatkan kesejahteraan. Prinsip berkeadilan dan berkelanjutan menjadi solusi efektif bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Hal ini, lanjutnya perlu sejalan dengan prinsip bagi hasil, tolong menolong, dan keadilan sosial.

“Keberadaan sebanyak 124 pesantren di Sultra menjadi salah satu modal yang berharga untuk eksyar,” kata Arsun.

Ia menilai, penerapan eksyar di Sultra harusl mencerminkan nilai keadilan, inklusivitas, universalitas, kesejahteraan, pemerataan dan keberlangsungan lingkungan. Pemerintah Sultra berharap FESyar menjadi momentum untuk kebangkitan ekonomi syariah di KTI, untuk masyakat yang adil, makmur dan berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Putri Werdiningsih