KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menyiapkan bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk memperkuat sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Langkah tersebut akan dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, mandat BI tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Undang-Undang P2SK yang terbaru, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, di mana kami mempunyai mandat juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sekaligus juga menciptakan iklim ekonomi yang kondusif sehingga bisa mendorong pertumbuhan sektor riil dan juga penciptaan lapangan kerja,” kata Destry dalam konferensi pers, Rabu (2/9/2026).

Menurutnya, mandat tersebut akan diwujudkan melalui kebijakan BI dengan tetap memperkuat sinergi bersama kementerian dan lembaga terkait. Pasalnya, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dinilai menjadi tanggung jawab bersama.

Baca Juga: Komisi X DPR Minta BPS Tuntaskan Perbaikan Desil DTSEN Maksimal Dua Minggu

Di sisi lain, BI tetap menempatkan stabilitas sebagai fokus awal kebijakan. Hal ini sejalan dengan kondisi global yang masih berada dalam situasi higher for longer, dengan tekanan inflasi dan suku bunga di negara maju yang masih tinggi.

“Yang menjadi stance kita di awal ini memang tetap kita akan fokus kepada stabilitas,” jelas Destry.

Meski demikian, fokus terhadap stabilitas tidak berarti seluruh kebijakan BI akan diarahkan untuk menahan laju ekonomi. BI akan menggunakan bauran kebijakan untuk menentukan instrumen yang lebih berorientasi pada stabilitas maupun pertumbuhan.

BI memiliki tiga kebijakan utama, yakni kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Selain itu, BI juga memiliki kebijakan terkait usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi dan keuangan syariah, serta pendalaman pasar keuangan.

 “Nah tentunya di kebijakan itu kita akan bermain, mana yang akan lebih pro stability, mana yang akan lebih pro growth,” katanya.

Ia mencontohkan kebijakan makroprudensial yang selama ini diarahkan untuk mendukung pertumbuhan melalui pemberian insentif kepada perbankan agar meningkatkan penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas.

Baca Juga: Pengusaha Domestik & Asing Keluhkan Restitusi Pajak Sulit Cair, Ini Kata Dirjen Pajak

Dengan demikian, bauran kebijakan akan menjadi instrumen penting bagi Dewan Gubernur BI periode 2026-2031 dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Kombinasi atau kami sebutnya bauran kebijakan itu akan tetap menjadi tools bagi kita dalam merumuskan suatu kebijakan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News