KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sejumlah sekuritas menilai arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI) selanjutnya akan ditentukan oleh risiko inflasi hingga arah kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed). Hal ini setelah pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di level 5,75%. 

Analis Mirae Asset Sekuritas, Jessica Tasijawa menilai BI semakin memperkuat bias kebijakan pro-pertumbuhan melalui penguatan kerangka kebijakan makroprudensial, yaitu dengan menaikkan batas maksimum Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) menjadi 6,0% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), memperkenalkan insentif pendalaman pasar uang (PPU) hingga 2,0% dari DPK mulai 1 September 2026, memperluas aset yang dapat dijadikan agunan repo pada akhir September 2026, serta memperkuat kerangka Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) mulai 1 Oktober 2026. 

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong perbankan lebih memprioritaskan penyaluran kredit dibandingkan kepemilikan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sekaligus meningkatkan peran investor asing dalam menyerap penerbitan SRBI sehingga BI dapat menjaga daya tarik aset Rupiah tanpa harus terus mengandalkan kenaikan imbal hasil SRBI. 

Baca Juga: Update Harga Emas Antam Sore Ini 23 Juli 2026, Termurah di Rp1.370.000 per Gram

Menurut pandangan Mirae Asset Sekuritas, BI masih memiliki ruang yang terbatas untuk melakukan satu kali kenaikan suku bunga tambahan sebesar 25bps, dengan stabilitas nilai tukar tetap menjadi jangkar utama kebijakan. 

“Meski rupiah terus menunjukkan pemulihan, penguatannya masih rentan terhadap meningkatnya kembali tensi geopolitik AS-Iran serta risiko inflasi dari puncak El Niño yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, yang berpotensi mempertahankan tekanan inflasi dan membatasi ruang pelonggaran kebijakan dalam waktu dekat,” ujar Jessica dalam risetnya pada Kamis (23/7/2026).

Managing Director Research Samuel Sekuritas Indonesia (SSI), Harry Su memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga kebijakan di 5,75% dengan keputusan selanjutnya yang akan terus bergantung terutama pada perkembangan di pasar keuangan global, khususnya arah kebijakan Federal Reserve, imbal hasil obligasi pemerintah AS, arus modal, inflasi lokal, dan stabilitas rupiah. 

“Dengan inflasi yang sudah berada di dekat batas atas kisaran target, BI diperkirakan akan mempertahankan bias pengetatan, yang berarti setiap depresiasi rupiah yang kembali terjadi atau tekanan inflasi yang lebih kuat dari perkiraan dapat dengan cepat menghidupkan kembali alasan untuk pengetatan kebijakan tambahan guna menahan premi risiko Indonesia,” ucap Harry Su. 

Samuel Sekuritas Indonesia juga mengingatkan soal kekhawatiran fiskal, penyeimbangan anggaran negara akan membutuhkan pembiayaan kembali utang domestik dan luar negeri, yang membutuhkan kepercayaan investor dan selera risiko yang berkelanjutan.  

Baca Juga: Solusi Bangun Indonesia (SMCB) Buka Suara Soal Potensi Delisting Saham oleh BEI

“Dalam penilaian kami, fokus pasar sekarang akan beralih ke sektor fiskal mengingat manajemen moneter yang relatif stabil baru-baru ini,” kata Harry Su. 

Ke depannya, Samuel Sekuritas melihat bahwa menjaga kepercayaan investor akan bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB dengan risiko jangka pendek terbesar adalah harga energi yang tinggi.

Samuel Sekuritas mencatat bahwa anggaran 2026 saat ini mengasumsikan harga rata-rata minyak mentah dunia di US$ 70 per barel, sementara rata-rata harga minyak secara year to date (ytd) telah mencapai US$ 88 per barel dengan harga minyak Brent saat ini sekitar US$ 94 per barel, yang mencerminkan biaya impor bahan bakar yang jauh lebih tinggi untuk Indonesia (tahun 2025, 60% dari permintaan bensin domestik diimpor). 

Di satu sisi, sangat penting bagi pemerintah untuk terus memangkas pengeluaran program makan bergizi gratis (MBG) dan mengamankan pendapatan pajak yang lebih besar di tengah potensi pertumbuhan PDB yang lebih lambat pada semester kedua tahun 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News