"Tidak, tidak langsung. Pengendalian valas kami kan tetap melalui pasar. Mekanismenya mekanisme pasar," jelas Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, Jumat (15/2). BI hanya akan memantau bagaimana permintaan dan ketersedian valas di pasar. Jika permintaan besar namun valas tersedia, BI tidak akan masuk ke pasar. 

"Tapi kalau supply-nya kurang ya kami akan supply. Yang jelas kami menjamin likuiditas pasar valas kita," tambahnya.

Namun Halim mengakui kebutuhan valas besar memang berasal dari perusahaan-perusahan besar macam Pertamina dan PLN. Misalnya, impor minyak Pertamina yang membutuhkan banyak valas yang seringkali tak mampu disediakan pasar. Asal tahu saja, kebutuhan valas Pertamina dan PLN diperkirakan mencapai sepertiga dari kebutuhan valas nasional.Bulan lalu, BI sudah sepakat dengan Pertamina dan PLN bahwa keduanya akan mendapatkan pasokan valas dari BI melalui tiga bank BUMN. Sebelumnya dua perusahaan BUMN ini memperoleh valas dari tiga perbankan pelat merah yaitu Bank Mandiri, BRI dan BNI.

Biasanya bank memperoleh valas untuk Pertamina dan PLN ini berasal dari dana devisa hasil ekspor (DHE) yang disetor ke mereka. Tapi karena fluktuasi nilai tukar rupiah masih terjadi, maka ketiga bank tersebut akan mendapatkan langsung dari BI. Tertekannya nilai tukar rupiah pun menjadi momok tersendiri bagi cadangan devisa Indonesia. Hal ini tercermin dari cadangan devisa di akhir Januari lalu yang turun menjadi US$ 108,8 miliar atau anjlok US$ 3,98 miliar dari akhir 2012 yang sebesar US$ 112,8 miliar.