KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menambah frekuensi lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejak Februari 2026.

Sebelumnya, pada 2023 hingga Januari 2026 BI hanya menggelar lelang SRBI satu kali per pekan, yakni setiap Jumat. Namun sejak Februari 2026, data menunjukkan lelang SRBI dilakukan dua kali tiap pekan, yakni pada Rabu dan Jumat.

Lelang SRBI pada Februari pun terhitung ramai, dengan hasil lelang yang mencapai rata-rata lebih dari Rp 16 triliun per lelang.

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Kondisi berkebalikan terjadi pada Maret 2026. Nilai rata-rata lelang sepanjang Maret 2026 hanya 4,37 triliun. Penyebabnya terjadi lantaran perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel semakin memanas pada periode tersebut.

Baca Juga: Komdigi: Roblox dan YouTube Belum Patuhi PP Tunas soal Batas Usia

Meski demikian, akhirnya lelang SRBI kembali meningkat pada April 2026. Minat lelang SRBI yang tinggi tersebut disebabkan imbal hasil SRBI yang meningkat. Dalam lelang terakhir 10 April 2026, imbal hasil untuk SRBI tenor 6 bulan mencapai 5,49%, menjadi level tertinggi sejak Agustus 2025, ketika suku bunga BI Rate masih berada di 5%.

Kemudian, untuk tenor 9 bulan naik menjadi 5,62%, naik dari 5,56% pada Agustus 2025, serta tenor 12 bulan mencapai 5,76% atau naik dari Agustus 2025 yang mencapai 5,58%.

Sementara itu, Credit Default Swap (CDS)  atau premi risiko investasi Indonesia 5 tahun mencapai 93,87 basis point (bps), naik dari Januari 2026 yang mencapai 66,85 bps.

Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Banjaran Surya Indrastomo menilai, meningkatnya CDS tidak ditentukan oleh SRBI saja, melainkan kombinasi persepsi risiko Indonesia dan kondisi global.

Ia menyebut, peningkatan frekuensi lelang SRBI serta kenaikan imbal hasil tenor 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan merupakan sinyal kebijakan untuk menjaga daya tarik aset rupiah dan membantu stabilisasi kurs.

Baca Juga: Berlaku 15 April 2026, Pemerintah Ubah Formula Harga Patokan Nikel dan Bauksit

Apabila langkah ini efektif menahan volatilitas rupiah dan mengurangi risiko arus keluar modal, CDS berpeluang turun bertahap.

“Namun apabila sentimen global tetap risk off atau persepsi risiko domestik belum membaik, CDS dapat bertahan tinggi atau naik,” tutur Banjaran kepada Kontan, Selasa (14/4/2026).

Terkait dengan cadangan devisa, ia mencatat posisi cadangan devisa Maret 2026 mencapai US$ 148,2 miliar, turun dari US$ 151,9 miliar pada Februari 2026. Walaupun menjadi level terendah sejak Juli 2024, indikator kecukupan dinilai masih kuat karena setara sekitar 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran ULN pemerintah, jauh di atas patokan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Artinya, ruang stabilisasi eksternal masih memadai untuk meredam gejolak pasar,” ungkapnya.

Dengan kombinasi tersebut, Banjaran menilai, SRBI dan instrumen stabilisasi BI pada dasarnya bertujuan menjaga stabilitas kurs dengan pendekatan yang lebih pro market, sekaligus mengurangi ketergantungan pada intervensi cadangan devisa secara berlebihan.

“Apabila ketidakpastian global mereda dan aliran modal kembali lebih kondusif, tekanan pada rupiah dapat berkurang, CDS berpeluang membaik, dan cadangan devisa cenderung kembali stabil,” tambahnya.

Baca Juga: Situasi Global Penuh Ketidakpastian, Tax Ratio 13% Dinilai Sulit Tercapai

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, langkah BI melalui penerbitan SRBI lebih berfungsi menahan kenaikan premi risiko daripada otomatis menurunkannya.

“Pada level CDS sekitar 85,9 bps, pasar memang masih menilai risiko Indonesia cukup tinggi, tetapi belum dalam kondisi kehilangan kepercayaan total,” kata Josua.

Artinya, Josua menilai, SRBI bisa membantu menahan tekanan rupiah dan membuat pasar obligasi domestik lebih tertopang, namun arah CDS tetap lebih banyak ditentukan oleh faktor yang lebih luas, seperti ketidakpastian geopolitik, arus keluar modal asing, kenaikan imbal hasil SBN, serta persepsi terhadap fiskal dan rating.

Sebagaimana diketahui, BI pada Maret mempertahankan suku bunga kebijakan di 4,75% dengan penekanan yang makin kuat pada stabilitas, karena tekanan ke rupiah dan premi risiko aset Indonesia meningkat. Menurutnya, paling realistis adalah CDS bisa turun secara bertahap bila sentimen global membaik, tetapi dalam kondisi sekarang kemungkinan yang lebih masuk akal adalah CDS tertahan di level tinggi, bukan langsung turun tajam.

Adapun Josua menghitung, dengan kisaran imbal hasil tenor 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan, yakni 5,49% hingga 5,76%. Dengan outstanding Rp831,21 triliun, bunga kotor tahunan yang melekat pada stok SRBI diperkirakan berada di kisaran Rp45,6 triliun sampai Rp47,9 triliun per tahun. Jika menggunakan titik tengah sederhana sekitar 5,62%, nilainya sekitar Rp46,7 triliun per tahun.

“Oleh karena itu, angka tersebut merupakan perkiraan kasar biaya bunga total dari stok SRBI per Maret 2026, yang perlu dibaca sebagai pendekatan, bukan angka akuntansi final, karena biaya riil bergantung pada komposisi tenor, waktu lelang, dan rollover,” ungkapnya.

Menurutnya, jika ingin melihat beban tambahan dari kebijakan menjaga rupiah, yang lebih tepat adalah menghitung selisih imbal hasil SRBI dengan BI-rate 4,75%. Dari situ, biaya tambahan diperkirakan sekitar Rp6,2 triliun hingga Rp8,4 triliun per tahun, atau sekitar Rp7,2 triliun hingga Rp7,3 triliun di titik tengah.

“Menurut saya, angka inilah yang lebih tepat dibaca sebagai ongkos tambahan dari kebijakan membuat SRBI makin menarik demi menjaga rupiah, bukan seluruh bunga kotor SRBI,” hitungnya.

Josua menilai, dana yang dikeluarkan BI untuk menstabilkan nilai tukar rupiah selama ini masih sebanding dengan hasil yang didapat. Hal ini karena apabila rupiah dibiarkan melemah lebih dalam, biaya yang muncul bisa jauh lebih mahal melalui inflasi impor, kenaikan subsidi dan kompensasi energi, naiknya imbal hasil SBN, dan pelebaran defisit APBN.

Dalam APBN Kita Maret 2026 menegaskan bahwa realisasi subsidi dan kompensasi sudah mencapai Rp 51,5 triliun hanya sampai akhir Februari 2026, dan angka itu sensitif terhadap fluktuasi ICP, depresiasi rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik.

Di sisi lain, ia menghitung  pada skenario harga minyak US$ 80 per barel dan rupiah sekitar Rp 17.000 per dolar AS, defisit APBN 2026 bisa melebar ke sekitar Rp 761 triliun dari target Rp 689,1 triliun.

“Jadi tambahan ongkos SRBI dalam kisaran sekitar Rp 6 triliun sampai Rp 8 triliun per tahun masih relatif masuk akal bila itu mencegah kerusakan yang jauh lebih besar,” tambahnya.

Meski demikian, Josua menilai, efektivitasnya akan menurun bila ketidakpastian geopolitik, arus keluar modal, dan kekhawatiran fiskal tidak membaik, karena dalam kondisi itu SRBI hanya menahan gejala, sementara CDS tetap sulit turun banyak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News