JAKARTA. Ketidakpastian yang berpangkal pada kecemasan atas kondisi perekonomian beberapa negara di kawasan Eropa tengah menjadi sorotan serius para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan perekonomian di seluruh penjuru dunia. Bank Indonesia (BI) termasuk salah satunya. Krisis Yunani yang mulai menyebar ke negara-negara tetangganya menjadi titik perhatian baru bank sentral dalam mempertimbangkan kebijakan-kebijakan baru baik di sektor moneter maupun perbankan.

Deputi Gubernur BI Budi Rochadi menuturkan, kondisi ekonomi global saat ini masih terus menyuguhkan perkembangan-perkembangan baru yang harus menjadi bahan pertimbangan sebelum BI mengeksekusi suatu kebijakan anyar, termasuk paket kebijakan di sektor perbankan yang sempat didengungkan semenjak awal tahun kemarin. Misalnya, terkait kebijakan Giro Wajib Minimum, lalu kebijakan pengaturan Net Interest Margin perbankan, juga kebijakan-kebijakan lain yang menjadi satu bagian dari keinginan BI mendorong fungsi intermediasi perbankan.

"Pengkajian kebijakan-kebijakan tersebut terus kami kerjakan. Kami juga perhatikan kondisi, di mana saat ini kan kondisi internasional berkembang terus dan merupakan sesuatu yang baru," ujar Budi dalam obrolan dengan wartawan, Selasa (26/5) malam. Menurutnya, krisis Yunani merupakan fenomena baru. Oleh karena itu, pengaturan perbankan pun harus memperhatikan perkembangan masalah tersebut.

Budi menjelaskan, dalam menentukan sebuah kebijakan, BI tidak pernah menargetkan harus diterapkan di periode waktu tertentu. Karena pada dasarnya setiap kebijakan tidak bisa mengabaikan kondisi makro yang tengah berjalan. Terkait kemungkinan penundaan perilisan kebijakan-kebijakan baru perbankan melihat efek Yunani yang terlihat semakin serius dan meluas, Budi menilai terlalu dini untuk memutuskan. "Belum tentu (tertunda). Nanti kita lihat sama-sama, konsep kebijakannya sudah kami siapkan," katanya.

Seperti diketahui, dalam pertemuan tahunan dengan para bankir awal 010 ini, BI mengungkapkan beberapa fokus kebijakan yang pada intinya adalah mendorong fungsi intermediasi bank supaya lebih optimal. Maklum, tahun 2009 kemarin, penyaluran kredit melempem karena pengaruh krisis.

Beberapa kebijakan yang disiapkan di antaranya adalah kebijakan GWM yang disesuaikan dengan rasio penyaluran kredit. Kemudian kebijakan benchmarking komponen suku bunga yang diarahkan agar bunga bank bisa lebih kompetitif dan sektor riil bisa lebih bergairah. Lima bulan berlalu sejak hajatan banker's dinners, dan hingga kini belum ada satupun dari rencana-rencana tersebut yang direalisasikan oleh BI.