KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia kembali meningkat pada Februari 2021. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN pada akhir Februari 2021 sebesar US$ 422,6 miliar atau naik dari US$ 420,7 miliar pada bulan sebelumnya. 

Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan, bila dilihat dari pertumbuhan, posisi pada bulan Februari 2021 tercatat 4,0% year on year (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang sebesar 2,7% yoy. 

“Peningkatan pertumbuhan ULN tersebut didorong oleh peningkatan pertumbuhan ULN Pemerintah dan ULN swasta,” ujar Erwin dalam laporannya, Jumat (16/4). 

Terperinci, ULN Pemerintah tercatat tumbuh 4,6% yoy atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Januari 2021 yang sebesar 2,8% yoy. Ini seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 dan akselerasi program vaksinasi serta perlindungan sosial pada kuartal I-2021. 

Baca Juga: Pefindo tegaskan peringkat idAAA bagi Indonesia Eximbank

Dalam memenuhi target pembiayaan APBN tahun 2021 pun, pemerintah memiliki strategi salah satunya memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri, sedangkan sumber dari luar negeri sebagai pelengkap. 

Di samping itu, pemerintah juga lebih mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang, serta melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk mengendalikan biaya dan risiko utang. 

Meski meningkat, pemerintah mengaku tetap mengelola ULN Pemerintah secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, antara lain sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib  sebesar 17,7% dari total ULN Pemerintah. 

Kemudian sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,2%, sektor jasa pendidikan 16,3%, sektor konstruksi 15,3%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi 12,7%.

Bila dilihat secara nominal, posisi ULN pemerintah pada Februari 2021 mencapai US$ 209,2 miliar dolar, atau lebih rendah dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar US$ 210,8 miliar.

Baca Juga: Ekonom Indef: Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI perlu diberi tenggat waktu

Posisi ULN pemerintah tersebut relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

Editor: Noverius Laoli