Biar makin efisien, BI ubah aturan mekanisme pelaporan devisa hasil ekspor

Oleh: Khomarul Hidayat
Yusuf Imam Santoso


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menyempurnakan ketentuan yang mengatur mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (PBI DHE dan DPI).

PBI ini menyempurnakan ketentuan sebelumnya. Yakni PBI No. 16/10/PBI/2019 khususnya pengaturan terkait penerimaan DHE, memasukan ketentuan PBI No. 21/3/PBI/2019 yang mengatur penerimaan DHE dari Sumber Daya Alam (SDA), dan mengatur kewajiban pelaporan DPI.

Baca Juga: Rekening khusus devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank masih mini


Dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12), BI menyebutkan, penyempurnaan ketentuan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi mekanisme pelaporan DHE oleh eksportir dan bank.

Selain itu juga mengatur pelaporan DPI oleh importir dan bank melalui sistem pengelolaan data dan informasi yang efisien, terintegrasi, terakselerasi, dan berdasarkan pada common practice dalam perdagangan internasional.

PBI DHE dan DPI ini berlaku mulai 29 November 2019. Adapun rincian pengaturan pelaporan dan sanksinya sebagai berikut:

  • Penyampaian informasi dan laporan terkait penerimaan DHE non-SDA dan pengeluaran DPI melalui Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SiMoDIS) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
  • Penyampaian informasi dan laporan terkait penerimaan DHE SDA melalui SiMoDIS mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.
  • Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penangguhan atas pelayanan impor kepada importir berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.
Sementara itu, pengaturan penerimaan DHE disempurnakan melalui:

  • Mengubah pelaporan DHE oleh eksportir yang sebelumnya ke bank menjadi secara daring ke BI melalui pemanfaatan Financial Transactions Messaging Systems (FTMS).
  • Meniadakan sanksi administratif berupa denda khususnya ekspor non-SDA.
  • Pengurangan beban pelaporan bank.
  • Pemberian batasan waktu untuk pengajuan permohonan pembebasan sanksi administratif berupa penangguhan ekspor.
Baca Juga: BI mulai hitung realisasi DHE SDA yang masuk ke dalam negeri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat


TERPOPULER