KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara Jakarta, Senin (17/10). BPKH akan memaksimalkan pengelolaan dana haji dengan lebih masif bekerjasama dengan stakeholder.

Harry Alexander, Anggota Badan Pelaksana BPKH mengatakan, BPKH dengan pengurus yang baru baik di Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana akan lebih dekat dengan stakeholder, terutama pemerintah. Hal ini untuk memaksimalkan nilai manfaat dana kelolaan haji.

Salah satu strategi yang akan dimaksimalkan BPKH dalam pengelolaan dana haji yakni dengan investasi langsung. Dalam portofolio BPKH porsi investasi langsung dipatok sebesar 30%.

"Porsi investasi langsung bisa 30%, harapan kita itu bisa kita maksimalkan. Kedua dalam penempatan investasi tentu investasi harus lebih besar, saya kira dari kerangka hukum kebijakan kita akan terus bekerja dengan DPR dan pemerintah agar kerangka hukum lebih kuat, lebih aman, dan untuk kesejahteraan jamaah haji," jelas Harry saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/10).

Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik Anggota Dewas dan Pelaksana BPKH Periode 2022-2027

Amri Yusuf, Anggota Pelaksana BPKH menambahkan, dalam memaksimalkan pengelolaan dana haji yang paling utama bukan hanya return investasi. Namun juga keamanan dana ummat menjadi poin yang utamanya.

"Jadi yang paling penting buat BPKH selain return adalah dananya aman. Karena ini dana titipan sejuta umat jadi harus ekstra hati-hati mengelolanya," jelas Amri.

Amri menyebut, pekerjaan rumah saat ini ialah menciptakan ekosistem pelayanan haji terintergrasi. Ekosistem pelayanan haji terintegrasi bakal memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Ia memberi contoh porsi dana konsumsi bagi jamaah haji menjadi pos pengeluaran terbesar saat ini. Apabila hal tersebut dapat dikelola dengan maka dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

"Uang haji untuk konsumsi jamaah haji di sana, kemudian sumber konsumsinya itu berasal dari dalam negeri misalnya ikan, beras, itu bisa kita integrasikan itu kan akan memberikan balikan yang luar biasa buat ekonomi kita. Jadi multiplier efeknya besar.

Maka, untuk mencapai tujuan tersebut BPKH akan terus menjalin komunikasi bersama Kementerian Agama dan DPR RI untuk mewujudkan ekosistem pelayanan haji terintegrasi.

Baca Juga: Presiden Melantik 14 Orang Pengelola Dana Umat yang Nilainya Mencapai Rp 167 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat