KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri multifinance menghadapi tantangan kenaikan biaya pendanaan di tengah tingginya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan sentimen terkait Morgan Stanley Capital International (MSCI). Hal itu berpotensi mengerek kupon obligasi dan biaya pinjaman bank.

Mengenai hal itu, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menilai pendanaan tenor pendek berpotensi lebih diminati perusahaan multifinance, karena dapat menawarkan biaya bunga awal yang lebih rendah dibandingkan dengan tenor panjang.

Namun, Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin mengatakan kecenderungan tersebut tidak berlaku secara menyeluruh. Sebab, bergantung juga pada struktur suku bunga, kondisi likuiditas, dan profil kredit masing-masing perusahaan.

Baca Juga: Laba Buana Finance (BBLD) Turun Jadi Rp 16,56 Miliar per Kuartal III-2026

"Di tengah tingginya yield obligasi dan BI Rate yang bertahan di level 5,75%, perusahaan multifinance kemungkinan akan makin selektif dalam menentukan tenor, nilai, dan waktu penerbitan obligasi," ujarnya kepada Kontan, Minggu (1/11/2026).

Meski demikian, Ahmad menyampaikan peralihan ke tenor pendek akan dibatasi oleh kebutuhan untuk menjaga kesesuaian antara jatuh tempo pendanaan dan piutang pembiayaan. Dia bilang sebagian besar piutang multifinance memiliki jangka waktu lebih panjang, sehingga penggunaan pendanaan jangka pendek secara berlebihan dapat meningkatkan kebutuhan refinancing dalam waktu dekat.

"Oleh karena itu, keputusan pendanaan tidak hanya ditentukan oleh perbedaan suku bunga, tetapi juga oleh risiko likuiditas, kebutuhan ekspansi, dan kemampuan memperoleh pendanaan kembali ketika utang jatuh tempo," tuturnya.

Ahmad menambahkan, ekspektasi suku bunga di masa depan biasanya juga menjadi pertimbangan dalam memilih tenor penerbitan. Dia bilang jika suku bunga di tahun depan masih akan tinggi atau justru naik, menerbitkan surat utang korporasi bertenor 1 tahun menjadi kurang menarik. Sebab, biaya refinancing surat utang yang jatuh tempo di tahun depan relatif mahal akibat lingkungan suku bunga yang tinggi. 

"Alhasil, pendanaan tenor pendek menjadi pilihan yang menarik ketika ada kemungkinan suku bunga turun dalam jangka pendek, yang memungkinkan perusahaan melakukan refinancing dengan biaya dana yang lebih rendah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ahmad juga menyampaikan pendanaan tenor pendek juga memiliki risiko. Dia menyebut risiko utama pendanaan tenor pendek adalah meningkatnya risiko refinancing dan ketidaksesuaian jatuh tempo aset dengan kewajiban (asset liability mismatch). 

Baca Juga: TASPEN Masih Buka Peluang Tingkatkan Alokasi Investasi pada Instrumen Saham

Dalam hal itu, Ahmad mengatakan perusahaan multifinance dapat menghadapi kebutuhan pelunasan atau pembiayaan kembali sebelum seluruh angsuran dari debitur diterima. Dia bilang kondisi itu meningkatkan ketergantungan terhadap ketersediaan likuiditas perbankan dan pasar obligasi. 

"Selain itu, pembiayaan jangka pendek membuat perusahaan lebih sering menghadapi perubahan suku bunga, sehingga penghematan biaya awal belum tentu menghasilkan biaya pendanaan yang lebih rendah sepanjang umur piutang," tuturnya.

Dari sisi bisnis, Ahmad menerangkan tekanan biaya dana dapat mendorong multifinance menyesuaikan komposisi sumber pendanaan, bunga pembiayaan baru, dan pertumbuhan penyaluran kredit. Namun, dia mengatakan kemampuan meneruskan kenaikan biaya kepada debitur dibatasi oleh persaingan dan daya beli konsumen. 

Dengan demikian, tekanan terhadap profitabilitas dapat meningkat apabila kenaikan biaya dana terjadi bersamaan dengan perlambatan pembiayaan atau penurunan kualitas piutang. Menurutnya, kondisi tersebut relevan, mengingat pertumbuhan piutang pembiayaan melambat menjadi 1,68% secara Year on Year (YoY) per Agustus 2026, sedangkan Non Performing Gross (NPF) gross berada di level 3,04%. 

Sebagai informasi, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pendanaan industri multifinance masih didominasi perbankan. Per Juni 2026, pendanaan dari bank mencapai Rp 283,49 triliun atau porsinya 74,33% terhadap total pendanaan industri yang sebesar Rp 381,39 triliun. Adapun surat berharga yang diterbitkan menjadi kontributor kedua dengan nilai mencapai Rp 72,16 triliun. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News