JAKARTA. Upaya pemerintah mendongkrak realisasi pembangunan infrastruktur transportasi, tidak sebanding dengan upaya penyediaan dananya. Itulah sebabnya sejumlah proyek infrastruktur mengalami kendala pendanaan sehingga terancam mandek.

Di sektor perhubungan ini, beberapa proyek yang mengalami kendala pembiayaan, antara lain proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jabodebek. Selain itu juga ada proyek jalan tol Trans Sumatra, dan kereta cepat Jakarta-Bandung..

Saat ini pembiayaan proyek LRT Jabodebek masih menunggu finalisasi administrasi pemberian penyertaan modal negara (PMN) untuk PT KAI oleh pemerintah. Maklum, bersama-sama dengan PT Adhi Karya sebagai pelaksana proyek, PT KAI juga ditugaskan untuk ikut membiayai pengadaan prasarana proyek LRT. Kini KAI juga masih harus mencari pinjaman dari perbankan untuk menambal pembiayaan proyek yang diperkirakan menelan investasi Rp 27 triliun itu.

Walau begitu General Manager LRT PT Adhi Karya Agus Karianto mengklaim, hingga Juni 2017 progres LRT Jabodebek lintas pelayanan sudah sesuai target. Untuk ruas Cibubur-Cawang misalnya, progres pembangunannya sudah mencapai 30,2%, Cawang-Bekasi 14,6%, Cawang-Dukuh Atas 2,5%. Sehingga secara keseluruhan, pembangunan LRT Jabodebek telah mencapai 15,5% dan menelan dana Rp 3,5 triliun.

Seretnya pendanaan pembangunan infrastruktur penugasan pemerintah juga dialami Hutama Karya dalam proyek jalan tol Trans Sumatra. Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra bilang, total investasi proyek tol Trans Sumatra sekitar Rp 80 triliun. Sementara modal yang diperlukan Hutama Karya untuk menjalankan proyek itu mencapai Rp 50 triliun.

Dari modal itu Hutama Karya baru mendapat Rp 5,6 triliun. Untuk menambal kekurangan modal, Hutama Karya berniat menerbitkan surat berharga dan mencari pinjaman. Selain itu pemerintah juga tengah menyusun payung hukum pengusahaan jalan tol akses Tanjung Priok ke Hutama Karya. Tujuannya agar Hutama Karya bisa mendapat dana segar melanjutkan proyek tol Trans Sumatra.

Kepala Pusat Penerapan Kementerian Perhubungan, JA Barata bilang, pendanaan sejumlah proyek infrastruktur memang masih ditalangi BUMN sebagai pelaksana proyek. "Pemerintah nanti menyelesaikan beban biayanya. Tugas kami memastikan jangan sampai ada proyek tidak selesai," katanya kepada KONTAN, Rabu (5/7).

Pengamat infrastruktur Institut Teknologi Bandung, Harun Alrasyid Lubis menilai rencana pembangunan infrastruktur pemerintah tidak dibarengi perencanaan awal yang matang. Anggaran untuk pembangunan juga tidak disiapkan dengan baik.

Menurutnya pemerintah sebaiknya menggunakan APBN untuk membangun proyek infrastruktur dengan mempertimbangkan kekuatan fiskal. Pemerintah juga perlu selektif memilih proyek yang dibangun dengan APBN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie