KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha properti meminta pemerintah segera mengevaluasi harga jual rumah subsidi. Pasalnya, kenaikan biaya konstruksi dalam beberapa tahun terakhir dinilai semakin mempersempit margin pengembang dan berpotensi menekan pasokan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengatakan, harga jual rumah subsidi belum mengalami penyesuaian selama sekitar dua tahun, yakni sejak 2024 hingga 2026. Di sisi lain, biaya produksi terus meningkat, mulai dari harga material, transportasi, bahan bakar minyak (BBM), hingga tenaga kerja.

"Sementara harga jualnya sendiri udah dua tahun ini stagnan, karena dalam dua tahun dari 2024 sampai sekarang itu belum ada peninjuan kembali mengenai harga jualnya gitu. Artinya di satu sisi cost production-nya naik, di sisi lain harganya sudah terpatok ya supaya mendapatkan subsidi gitu," ujar Bambang, kepada Kontan.co.id, Senin (28/9).

Menurut Bambang, kenaikan biaya pembangunan atau konstruksi yang kini ditanggung pengembang berada di kisaran 15%-20%. Bahkan, beberapa jenis material konstruksi tercatat mengalami kenaikan harga hingga 50%.

Kenaikan tersebut terutama berasal dari material dan biaya transportasi. Kondisi ini tidak terlepas dari karakteristik material konstruksi yang memiliki bobot besar, seperti pasir, batu, semen, keramik, dan material lainnya.

Baca Juga: Implementasi B50, Pasokan CPO Aman tapi Metanol Masih Terbatas

“Jadi kenaikan BBM itu membuat kenaikan biaya akomodasi atau transportasi kemudian ujungnya membuat kenaikan biaya konstruksinya sendiri ya," jelasnya.

REI usulkan harga rumah subsidi naik 12%

Melihat tekanan biaya tersebut, REI mengusulkan adanya penyesuaian harga jual rumah subsidi sekitar 12%. Usulan ini mempertimbangkan kenaikan biaya konstruksi sekaligus kebutuhan pengembang untuk mempertahankan margin usaha.

Bambang mengatakan, secara ideal margin bisnis rumah subsidi berada di kisaran 10%-15%. Dengan kenaikan biaya konstruksi yang dapat mencapai 20%, ruang keuntungan pengembang menjadi semakin terbatas apabila harga jual rumah subsidi tidak disesuaikan.

Tekanan terhadap biaya pembangunan tersebut juga mulai berdampak pada sisi pasokan. Bambang menyebut produksi rumah subsidi pada semester I-2026 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kita penjualan yang tahun 2025 di atas 120 ribu sedangkan yang semester I-2026 ini sekitar 90 ribuan lah jadi turun hampir 25%,” terangnya.

Menurut Bambang, perlambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi pengembang. Daya beli masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi penyerapan rumah subsidi.

Karena itu, REI menilai kepastian kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pasokan rumah subsidi. Penyesuaian harga dinilai menjadi salah satu langkah yang dapat membantu pengembang tetap membangun rumah bagi segmen MBR.

REI melihat potensi besar rusunami

Selain rumah tapak, REI juga melihat peluang pengembangan rumah susun milik (rusunami) untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di wilayah perkotaan.

Namun, harga tanah yang tinggi di kawasan perkotaan menjadi salah satu kendala dalam pengembangan hunian vertikal. Untuk mengatasi persoalan tersebut, REI tengah menjajaki pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah maupun negara melalui skema kerja sama.

Di sisi lain, REI juga menyoroti harga jual hunian vertikal yang ditetapkan pemerintah. Harga tersebut dinilai belum mengikuti perkembangan biaya konstruksi.

"Hanya ada satu hal yang memang itu menjadi kuncinya, yaitu harga yang dipatok pemerintah untuk rusunami atau hunian vertikal ini udah lima tahun lebih enggak di-adjust dan harganya sekarang ini harga jual dibandingkan dengan biaya konstruksinya, lebih mahal biaya konstruksi. Jadi secara bisnis, swasta tidak mungkin lah untuk dengan harga itu ikut membangun hunian vertikal," ungkap Bambang.

Baca Juga: B50 Berlaku Penuh 1 Oktober 2026, Pertamina Patra Niaga Perkuat Infrastruktur

REI menilai pemerintah perlu kembali memberikan perhatian terhadap sektor perumahan mengingat hunian merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat.

Dukungan terhadap sektor perumahan juga dinilai penting untuk mengejar target pembangunan tiga juta rumah sekaligus mendorong keterlibatan swasta dalam penyediaan hunian.

REI dorong KPR tenor 40 tahun

Selain meminta penyesuaian harga rumah subsidi, REI mendorong implementasi skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun. Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah.

Menurut Bambang, tenor panjang bukan berarti masyarakat harus membayar cicilan selama 40 tahun. Skema tersebut lebih ditujukan untuk meningkatkan kelayakan calon debitur dalam memperoleh fasilitas KPR.

"Sama yang ini sebenarnya itu solusi yang menarik ya. Dan sudah digaungkan tapi pelaksananya kan nggak mudah yaitu KPR dengan tenor 40 tahun. Yang sampai hari ini belum bisa jalan," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News