JAKARTA. Pemerintah terus berupaya membenahi sistem logistik di Tanah Air. Tingginya biaya logistik di Indonesia yang mencapai sekitar 14% dari biaya produksi atau 25% dari produk domestik bruto (PDB) nasional, menjadi salah satu fokus pemerintah.    

Edy Putra Irawady, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan mengatakan, pemerintah berupaya menurunkan biaya logistik dari 25% PDB menjadi 23% PDB di tahun depan.  "Untuk menurunkan biaya logistik, kita harus mempersingkat waktu tunggu barang dan mengurangi penumpukan barang di pelabuhan," kata Edy, yang juga menjabat Ketua Sistem Logistik Nasional (Sislognas) di Jakarta, Selasa (23/9).

Karena itu, lanjut Edy, pemerintah bukan hanya akan membenahi sistem, tapi juga memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur pelabuhan. Contoh, membenahi akses keluar-masuk pelabuhan Tanjung Priok. "Kalau sudah dibenahi, nanti akan menjadi model buat seluruh pelabuhan di Indonesia," imbuh Edy.

Natsir Mansur, Wakil Ketua Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik menilai, ada dua hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk menurunkan biaya logistik.  Pertama, mengharmonisasi kebijakan biaya angkutan barang. Banyak kebijakan tumpang tindih antar lembaga pemerintah dalam menerapkan kebijakan sislognas.

Kedua, konektivitas berbasis maritim harus dipercepat. Artinya, mengalihkan angkutan barang dari darat ke laut. Buruknya infrastruktur darat mengakibatkan biaya logistik  nasional menjadi tinggi. 

Natsir bilang, saat ini volume logistik melalui angkutan darat 2,5 miliar ton per tahun atau 92% dari total angkutan barang, angkutan laut 194 juta ton (7%) dan udara 1,3 juta ton (0,05%) per tahun. "Jadi, yang perlu dipercepat pembangunan konektivitas antarpulau dengan sistem pelayaran jarak pendek," kata Natsir.   

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa