KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tingginya biaya logistik nasional kembali menjadi sorotan di tengah tekanan ketidakpastian global dan eksternal sepanjang tahun ini. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya membebani biaya operasional dunia usaha, tetapi juga menekan daya saing ekspor Indonesia serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi menilai, persoalan biaya logistik tidak bisa semata-mata dibebankan kepada sektor transportasi dan logistik. Menurut dia, mahalnya biaya logistik justru merupakan dampak dari persoalan struktural ekonomi nasional yang belum terselesaikan secara merata.
“Biaya logistik yang tinggi justru merupakan dampak dari persoalan struktural, khususnya belum meratanya pembangunan ekonomi nasional meskipun harus kita akui telah banyak kebijakan pemerintah yang dilakukan,” ujar Yukki dalam keterangannya, Senin (18/5). Ia menjelaskan, persoalan tersebut mencakup ketimpangan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, tata kelola regulasi dan birokrasi yang belum efisien, hingga munculnya biaya ekonomi informal akibat lemahnya penegakan hukum. Karena itu, menurut Yukki, solusi utama bukan hanya membangun infrastruktur fisik, melainkan menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang melalui industrialisasi, hilirisasi, serta pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Yukki menilai, aktivitas ekonomi Indonesia saat ini masih terlalu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Padahal, banyak sektor unggulan seperti pertambangan, perikanan, dan perkebunan berada di luar Jawa.
Baca Juga: Tarif Layanan E-Commerce Naik, Asperindo: Industri Jasa Pengiriman Saat Ini Tertekan Ketimpangan tersebut memicu arus perdagangan yang tidak seimbang atau
trade imbalance. Dampaknya, banyak armada logistik seperti truk, kapal, dan kontainer kembali tanpa muatan atau
empty backhaul sehingga biaya distribusi menjadi lebih mahal. Selain itu, Yukki juga menyoroti struktur perdagangan Indonesia yang masih didominasi impor dengan skema
Cost, Insurance & Freight (CIF) dan ekspor dengan skema
Free on Board (FOB). Kondisi ini membuat nilai tambah dari sektor logistik, pelayaran, dan asuransi lebih banyak dinikmati pihak luar negeri. “Indonesia kerap hanya menjadi pemasok komoditas dan manufaktur tanpa menguasai rantai nilai logistik dan perdagangan internasionalnya sendiri,” katanya. Untuk itu, Yukki menilai penguatan ekosistem logistik nasional perlu dilakukan secara bertahap melalui percepatan re-industrialisasi dan hilirisasi di berbagai sektor strategis. Ia menyebut, hilirisasi pada sektor mineral dan energi, pertanian, perikanan, hingga perkebunan dapat mendorong terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
“Ketika daerah penghasil komoditas mulai memproduksi barang bernilai tambah, maka akan tercipta arus perdagangan dua arah yang lebih seimbang. Kondisi ini akan meningkatkan utilisasi dan volume logistik kapal, truk, dan kontainer,” jelas Yukki. Menurut dia, tanpa percepatan re-industrialisasi dan hilirisasi, Indonesia akan terus menghadapi ketimpangan logistik karena minimnya aktivitas manufaktur bernilai tambah di berbagai daerah.
Baca Juga: Rupiah Ambles, ALI Beberkan Dampaknya ke Industri Logistik dan Pergudangan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
