JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai jika pelaksanaan Pilkada ditarik ke DPRD, maka akan mendorong penghematan anggaran yang cukup besar. Dalam tiga tahun terkahir saja kata dia, anggaran untuk Pilkada yang memakai dana pemerintah nilainya mencapai Rp 3,3 triliun. Itu artinya, setiap tahun Pilkada langsung menyerap anggaran pemerintah Rp 1,1 triliun. Dana itu yang tercatat pemerintah, untuk seluruh pelaksanaan Pilkada baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Jika Pilkada ditarik ke DPRD maka akan ada pengurangan biaya yang mencapai 50%. "Jadi akan ada penghematan dari sisi anggaran," kata Gamawan, Kamis (11/9). Jika dihitung lagi, maka penghematan 50% dari Rp 1,1 triliun itu sekitar Rp 550 miliar. Terkait maraknya penolakan yang dilontarkan, Gamawan enggan menanggapi hal tersebut. Sebab kata dia, Kementerian Dalam Negeri belum menerima laporan resmi penolakan tersebut. Termasuk diantaranya penolakan yang berasal dari asosiasi kepala daerah.
Biaya Pilkada langsung Rp 1,1 triliun per tahun
JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai jika pelaksanaan Pilkada ditarik ke DPRD, maka akan mendorong penghematan anggaran yang cukup besar. Dalam tiga tahun terkahir saja kata dia, anggaran untuk Pilkada yang memakai dana pemerintah nilainya mencapai Rp 3,3 triliun. Itu artinya, setiap tahun Pilkada langsung menyerap anggaran pemerintah Rp 1,1 triliun. Dana itu yang tercatat pemerintah, untuk seluruh pelaksanaan Pilkada baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota. Jika Pilkada ditarik ke DPRD maka akan ada pengurangan biaya yang mencapai 50%. "Jadi akan ada penghematan dari sisi anggaran," kata Gamawan, Kamis (11/9). Jika dihitung lagi, maka penghematan 50% dari Rp 1,1 triliun itu sekitar Rp 550 miliar. Terkait maraknya penolakan yang dilontarkan, Gamawan enggan menanggapi hal tersebut. Sebab kata dia, Kementerian Dalam Negeri belum menerima laporan resmi penolakan tersebut. Termasuk diantaranya penolakan yang berasal dari asosiasi kepala daerah.
