KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Biaya utang pemerintah berpotensi meningkat seiring tekanan global dan pelemahan nilai tukar rupiah yang memengaruhi pasar obligasi domestik. Global Market Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, mengatakan nilai tukar rupiah yang perlahan menanjak ke atas kisaran Rp 17.000 per dolar AS menjadi salah satu faktor yang memengaruhi persepsi risiko investor terhadap surat utang Indonesia. Menurutnya, setiap kali pemerintah menerbitkan utang melalui lelang, baik obligasi konvensional maupun sukuk, investor cenderung meminta imbal hasil (yield) yang lebih tinggi. Hal serupa juga terlihat di pasar sekunder, di mana pergerakan yield masih fluktuatif meskipun sempat mengalami penurunan setelah sebelumnya meningkat.

“Kalau pemerintah menerbitkan utang baru saat ini, ongkosnya pasti lebih mahal,” ujar Myrdal kepada Kontan, Minggu (12/4/2026). Ia menjelaskan, kondisi tersebut tidak lepas dari meningkatnya tensi geopolitik global, terutama di kawasan Timur Tengah, serta harga minyak dunia yang berada di atas asumsi APBN. Sebagai negara net importir minyak, Indonesia dinilai lebih rentan terhadap tekanan eksternal tersebut, sehingga mendorong investor bersikap risk averse.

Baca Juga: Risiko Utang Meningkat &Peringkat Kredit Turun Jika Pemerintah Kerek Defisit Lebih 3% Meski demikian, pelemahan rupiah juga membuat aset domestik relatif lebih murah bagi investor asing. Namun, faktor risiko global tetap membuat investor menuntut premi yang lebih tinggi saat masuk ke pasar keuangan Indonesia.

Langkah Strategis Menuju Kebangkitan Industri Tekstil Indonesia

Untuk mengantisipasi kenaikan beban bunga utang, Myrdal menyarankan pemerintah menerapkan strategi penerbitan utang dengan memperpanjang tenor, terutama di atas 9 bulan. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari lonjakan pembayaran bunga dalam jangka pendek. “Kalau tenor terlalu pendek, beban bunga utang tahun ini akan lebih tinggi,” jelasnya. Selain itu, pemerintah juga disarankan mengurangi ketergantungan pada utang berdenominasi dolar AS yang saat ini relatif mahal. Diversifikasi pembiayaan dapat dilakukan melalui mata uang lain seperti yen atau dolar Australia, maupun dengan memperkuat penerbitan di pasar domestik. Myrdal juga menilai instrumen sukuk berpotensi menjadi pilihan menarik, terutama karena memiliki underlying asset yang jelas sehingga memberikan kepastian bagi investor. Dari sisi pengelolaan risiko, pemerintah perlu memperhatikan profil jatuh tempo utang agar tidak terkonsentrasi pada tenor pendek. Strategi seperti debt switch atau penukaran utang tenor pendek ke tenor yang lebih panjang serta lindung nilai (hedging) juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas pembiayaan. Ia juga mengingatkan bahwa dinamika global, termasuk potensi kenaikan suku bunga acuan bank sentral global seperti The Fed dan arah kebijakan moneter domestik oleh Bank Indonesia, akan sangat memengaruhi pasar obligasi ke depan. “Risiko global ini perlu terus diwaspadai karena bisa berdampak pada inflasi, suku bunga, dan pasar surat utang negara,” kata Myrdal. Dengan kondisi tersebut, strategi pengelolaan utang yang hati-hati dan adaptif dinilai menjadi kunci agar pembiayaan APBN tetap terjaga tanpa meningkatkan risiko fiskal secara berlebihan.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Pemerintah Naik Jadi US$ 216,3 Miliar pada Januari 2026 Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Keuangan  memastikan strategi penerbitan utang pemerintah tetap sesuai rencana pembiayaan APBN 2026. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto menjelaskan, pengadaan utang dilakukan untuk menutup defisit APBN 2026 yang ditargetkan sebesar 2,68%. Suminto menyebut penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, kondisi kas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan. “Hingga saat ini, kinerja APBN masih on track dan kondisi pasar SBN relatif stabil,” ujarnya kepada Kontan belum lama ini. Ia menambahkan, meskipun yield mengalami kenaikan di pasar, pergerakannya masih tergolong moderat dibandingkan negara lain di kawasan. Kinerja lelang SBN juga tetap terjaga, dengan minat investor yang kuat dan harga yang kompetitif.

Baca Juga: Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Sebesar Rp 127,2 Triliun Pada Januari 2026 "Kinerja lelang SBN terjaga, ditandai incoming bids yang masih kuat dengan harga yang wajar, sehingga pemerintah tetap dapat menerbitkan SBN sesuai target," ungkap Suminto. Pemerintah juga mengutamakan penerbitan SBN di pasar domestik untuk memperdalam pasar keuangan dan memitigasi risiko, sementara penerbitan dalam valuta asing dilakukan untuk diversifikasi instrumen dan basis investor. Selain mendorong partisipasi investor institusi, pemerintah juga didukung oleh investor ritel dalam pasar SBN domestik, termasuk melalui penerbitan SBN ritel. “Kami optimistis kinerja pasar SBN tetap terjaga dan mampu mendukung pembiayaan APBN 2026,” kata Suminto.

Baca Juga: S&P Peringatkan Risiko Beban Utang RI Menekan Fiskal, Pemerintah Janji Jaga Defisit

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News