KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono secara khusus berdialog dengan empat tokoh adat Balik dan Paser di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) pada Sabtu (2/9), dengan salah satu pembicaraannya terkait persoalan banjir yang menimpa warga.

Empat tokoh adat yang terlibat di antaranya adalah Ketua Lembaga Adat Paser (LAP) Hasanudin, tokoh adat suku Balik Kelurahan Sepaku Sibukdin, tokoh adat Paser Kelurahan Pemaluan Jumbaen, dan ketua Adat Paser Kelurahan Maridan Sopian Noor.

Bambang menegaskan, penanganan banjir yang selama ini dikeluhkan warga khususnya di RT 1, 2 dan 3 Kelurahan Sepaku atau yang kerap disebut Logdam sudah menjadi perhatian pihak Otorita IKN, namun penanganannya harus dilakukan secara bertahap.

Baca Juga: Krakatau Bandar Samudera Akan Bangun Dermaga Logistik Terintegrasi di IKN

Bambang menerangkan, berdasarkan perencanaan yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah akan melakukan pompanisasi untuk mempercepat air banjir turun, membuat tanggul di sungai, dan meninggikan badan jalan. Karenanya, dia berharap agar warga tidak memiliki kekhawatiran untuk direlokasi.

“Warga jangan terjebak dalam persoalan-persoalan relokasi. Bahkan saya juga telah menyampaikan kepada Deputi Sosbudpemas agar pemukiman warga dipertahankan dan budaya lokal lebih ditonjolkan semaksimal mungkin," tegasnya

Selain itu, Bambang juga memberi penjelasan kepada para tokoh adat terkait isu pembebasan lahan milik warga. Menurut keterangannya, Otorita IKN akan mencoba melakukan komunikasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar cepat diselesaikan.

Deputi Sosbudpemas Otorita IKN Alimuddin mengakui, terdapat keluhan dari sejumlah masyarakat adat dan LSM tentang akan dilakukannya pengusiran terhadap masyarakat adat Paser dan Balik. Namun, Alimuddin membantah anggapan tersebut.

Baca Juga: Adhi Karya (ADHI) Genggam Proyek IKN Sebesar Rp 3 Triliun Sampai Saat Ini

Sehubungan dengan persoalan banjir, Alimuddin berharap agar masyarakat adat dapat menerima opsi kawasan permukiman tetap dipertahankan atau tidak terganggu, dan warga tetap menjaga agar kearifan lokal harus hidup di sana.

“Jadi saya pastikan tidak ada masyarakat adat yang terusir ataupun tergusur, kalau pun terpaksa, kita lakukan pemungkiman kembali bukan relokasi, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Inti masyarakat adat dan program pemerintah aman serta semua aman, masyarakat pun bisa mendapat kesejahteraan dengan kehadiran IKN di Sepaku,” pungkas Alimuddin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .