KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menggarisbawahi dukungan mereka atas kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan. Hal itu sebagai respons atas upaya China menggunakan pengaruhnya di sana. Melansir
Reuters, Biden dan Marcos mengadakan pembicaraan tatap muka pertama mereka di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Kamis (22/9).
"Para pemimpin membahas situasi di Laut China Selatan dan menggarisbawahi dukungan mereka untuk kebebasan navigasi dan penerbangan dan penyelesaian perselisihan secara damai," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan setelah pembicaraan.
Baca Juga: Beri Peringatan ke Kim Jong Un, Kapal Induk AS Tiba di Korea Selatan Biden mengatakan dia ingin berbicara tentang Laut China Selatan, Covid-19, dan energi terbarukan. Biden juga berterima kasih kepada Marcos karena menentang perang Rusia di Ukraina. Amerika Serikat menuduh China meningkatkan provokasi atas wilayah di Laut China Selatan dan melarang negara-negara lain yang beroperasi di sana. “Peran Amerika Serikat dalam menjaga perdamaian di kawasan kami adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh semua negara di kawasan dan Filipina khususnya,” kata Marcos. Filipina adalah sekutu utama Amerika Serikat dan sangat penting secara strategis jika ada kebutuhan AS untuk mempertahankan Taiwan secara militer dari serangan China, mengingat posisi geografisnya.
Baca Juga: Hadapi China, India dan Jepang Perbanyak Latihan Militer untuk Perkuat Hubungan Amerika Serikat ingin mengatur akses yang lebih besar ke pangkalan di Filipina mengingat kebutuhan untuk mempersiapkan kemungkinan itu. "Para pemimpin merefleksikan pentingnya aliansi AS-Filipina. Presiden Biden menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat untuk pertahanan Filipina," kata Gedung Putih. Duta Besar Filipina untuk Amerika Serikat, mengatakan kepada surat kabar Jepang Nikkei bulan ini bahwa Filipina akan membiarkan pasukan AS menggunakan pangkalan militer negara Asia Tenggara itu jika terjadi konflik Taiwan hanya "jika itu penting bagi kami, untuk kepentingan dan keamanan kami sendiri." Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli