KONTAN.CO.ID - TOKYO. Fumio Kishida resmi menjadi Perdana Menteri Jepang yang baru pada Senin (4/10) dan mendapat sambutan baik dari sekutu dekatnya, Amerika Serikat. Presiden AS Joe Biden bahkan menegaskan kembali komitmen penuhnya dalam mendukung pertahanan Jepang.

Biden adalah pemimpin luar negeri pertama yang menghubungi Kishida melalui panggilan telepon pada Senin. Selain mengucapkan selamat, Biden juga mengingatkan kerjasama dalam upaya mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Biden berharap, AS bisa memperkuat hubungan di masa depan untuk mewujudkan kebebasan di Indo-Pasifik, termasuk melalui aliansi Quad, bersama Jepang, Australia, dan India.

Baca Juga: Fumio Kishida resmi terpilih sebagai Perdana Menteri Jepang yang baru

Dikutip Kyodo, Kishida menyampaikan, Biden sangat berkomitmen untuk mendukung pertahanan Jepang sesuai dengan penerapan Pasal 5 Perjanjian Keamanan Jepang-AS.

Pasal 5 perjanjian tersebut menyatakan, AS akan mempertahankan wilayah di bawah Pemerintahan Jepang dari semua bentuk serangan bersenjata, termasuk Kepulauan Senkaku yang juga diklaim oleh China dengan nama Diaoyu.

Di luar urusan dengan China, Kishida dan Biden juga setuju untuk bekerjasama dalam masalah global termasuk penanganan Covid-19, perubahan iklim, dan mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir.

Dalam obrolan selama 20 menit, Biden turut menegaskan upayanya untuk menyelamatkan warga negara Jepang yang diculik oleh Korea Utara pada 1970-an dan 1980-an. Kishida menambahkan, keduanya telah sepakat untuk bertemu secara langsung dalam waktu dekat.

Baca Juga: Jika terpilih jadi PM Jepang, Fumio Kishida bakal perkuat pertahanan negara

Setelah Biden, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, juga menghubungi Kishida. Keduanya sepakat untuk menentang upaya sepihak suatu negara untuk mengubah status quo di Laut China Timur dan Selatan, termasuk intimidasi ekonomi.

Meski tidak menyebut siapa yang dimaksud, pembicaraan jelas mengarah kepada China.

Kishida juga menyambut baik penandatanganan kesepakatan pertahanan baru-baru ini antara Australia, Inggris, dan AS yang dikenal dengan AUKUS. 

Perjanjian AUKUS, yang salah satunya mengurus pengadaan kapal selam nuklir untuk Australia, telah mendapat banyak kritik dari blok lawan, terutama China dan Korea Utara. Kedua negara menganggap perjanjian tersebut bisa menimbulkan ketegangan, hingga memicu perlombaan senjata nuklir.

Selanjutnya: Korea Utara: Kapal selam Australia bisa memicu perlombaan senjata nuklir

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News