KONTAN.CO.ID - WILMINGTON. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyetujui deklarasi darurat untuk Kentucky, setelah negara bagian itu dihantam oleh badai tornado yang menewaskan sedikitnya 70 orang.

Mengutip Reuters, Minggu (12/12), badai tornado yang menurut peramal cuaca tidak biasa di bulan-bulan yang lebih dingin, menghancurkan pabrik lilin dan sebuah stasiun pemadam kebakaran di satu kota Kentucky, menghancurkan sebuah panti jompo Missouri dan menewaskan sedikitnya dua pekerja di gudang Amazon.com di Illiois.

Gedung Putih mengatakan, Biden telah memerintahkan bantuan federal untuk melengkapi tanggapan dari otoritas negara bagian dan lokal.

"Ini adalah tragedi. Dan kami masih belum tahu berapa banyak nyawa yang hilang dan tingkat kerusakan total," kata Biden kepada wartawan.

Ditanya apakah dia pikir perubahan iklim berperan dalam kehancuran badai, Biden mengatakan dia akan meminta Badan Perlindungan Lingkungan dan yang lainnya untuk melihatnya.

"Mengakui bahwa kemungkinan bencana cuaca yang lebih sedikit, tidak adanya gerakan lanjutan dalam menangani pemanasan global, tidak akan terjadi," katanya.

Biden juga mengatakan pertanyaan jangka panjang, di luar tanggapan langsung, yang dipicu oleh bencana bagi negara bagian dan bangsa adalah tentang sistem peringatan tornado.

Baca Juga: Banjir bandang dampak Badai Ida terjang AS, sedikitnya 44 orang tewas

"Salah satu pertanyaan yang akan saya ajukan, saya yakin, adalah: Peringatan apa yang ada? Dan apakah itu cukup kuat dan apakah itu diindahkan?" kata Biden.

Sebelumnya pada hari Sabtu, Biden telah berbicara dengan gubernur dari lima negara bagian yang dilanda badai - Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri dan Tennessee - untuk menyampaikan belasungkawa dan komitmen untuk memberikan bantuan dengan cepat, menurut Gedung Putih.

Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) mengirim personel tanggap darurat, air, dan komoditas lain yang dibutuhkan ke tujuh negara bagian yang terkena dampak, dan Biden telah memerintahkan lonjakan sumber daya ke lokasi dengan kebutuhan terbesar yang akan membuat sumber daya dan personel federal lainnya tersedia.

Editor: Herlina Kartika Dewi