KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah akan menyisir pajak dari aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah menyusun compliance improvement program (CIP) khusus terkat shadow economy.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, termasuk mengatasi aktivitas shadow economy atau ekonomi bayangan.

Kendati begitu, Sri Mulyani menegaskan, kebijakan perpajakan tetap akan dijalankan secara adil dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak.

Reksa Dana Diburu, Investor dan Nilai Reksa Dana Mirae Asset Naik di Awal 2025

"Jadi kita juga tidak akan memajaki yang memang bukan kemampuan mereka. Tapi kalau memang ada kemampuan dan sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan itu yang akan kita terus enforce," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Baca Juga: Fraksi NasDem Dorong Pemerintah Terapkan Pajak Karbon Hingga Pajak Digital di 2026

Dalam hal shadow economy tersebut adalah UMKM pada sektor informal, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah akan tetap mengedepankan pemberian fasilitas pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Misalnya saja dengan tetap memberikan fasilitas omzet tidak kena pajak senilai Rp 500 juta bagi wajib pajak orang pribadi UMKM.

"Kita berharap itu akan menyebabkan UMKM merasa diberikan pemihakan. Karena banyak sekali yang berpersepsi bahwa seluruh bidang usaha, seluruh pengusaha terutama yang tidak mampu terbebani dengan pajak tersebut," katanya.

Lebih jauh, Sri Mulyani menegaskan fokus tetap akan diarahkan kepada aktivitas ekonomi ilegal yang masuk kategori shadow economy.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden yang menyoroti masih banyaknya kegiatan ilegal yang menggerus basis pajak dan menghambat kepatuhan.

"Kami dari sisi perpajakan akan melihat dari sisi compliance di sisi itunya," katanya.

Mengutip Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, fokus pengawasan aktivitas shadow economy diarahkan ke perdagangan eceran, usaha makanan dan minuman, perdagangan emas, hingga sektor perikanan.

Baca Juga: Setoran PPN dan PPnBM Tembus Rp 995,3 Triliun pada 2026, Bisa Tercapai?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News