Bidik Rights Issue Rp 12 Triliun, Bukopin (BBKP) Akan Genjot Kredit dan Jual NPL



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) akan melakukan penambahan modal lewat mekanisme rights issue tahun ini dengan target dana jumbo yakni sekitar Rp 12 triliun. 

Dalam aksi korporasi ini, BBKP berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 120 miliar lembar saham baru dengan nominal Rp 100 per saham. 

Wakil Direktur Utama Bank KB Bukopin, Robby Mondong mengatakan, pihaknya tengah dalam proses mengajukan izin ke Otoritas Jasa Keuangan. Penyataan efektif dari regulator ditargetkan bisa diperoleh pada bulan April sehingga rights issue bisa dirampungkan pada Mei 2023.


Dia mengungkapkan, Kookmin Bank selaku pemegang saham pengendali berkomitmen menyerap seluruh haknya dan juga menyiapkan dana untuk mengambil sebagian saham rights issue yang tidak diserap pemegang saham publik. 

"Namun, kami juga menjajaki kerjasama dengan beberapa institusi untuk yang siap untuk membeli saham rights issue porsi publik apabila ada sisa yang tidak dieksekusi pemegang saham publik," kata Robby, Jumat (31/3).

Adapun dana hasil rights issue akan digunakan perseroan untuk  pengembangan bisnis, investasi di sektor teknologi informasi dalam rangka mendukung tranformasi digital yang dilakukan, serta untuk menyehatkan aset. 

Namun, sebagian besar dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan bisnis. Robby bilang, pihaknya akan mengembangkan bisnis baik di segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), wholesale, maupun ritel. 

Dari sisi wholesales, Bank KB Bukopin akan melakukan ekspansi melalui Korean Link Business. Nama Kookmin Bank yang sangat besar di Korea menjadi keunggulan Bukopin dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan Korea di Indonesia. "Penyaluran kredit ke Korean Link hingga Maret 2023 sudah lebih dari Rp 3 triliun," ujar Robby.

Selain itu, perseroan juga memperkuat kerjasama dengan perusahaan BUMN dan perusahaan swasta dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Strategi yang dilakukan dengan aktif berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi.

Ada beberapa proyek pembiayaan sindikasi yang diikuti KB Bukopin diantaranya pembiayan kepada INKA untuk mendukung operasional bisnis, termasuk untuk penyediaan angkutan transportasi umum berbasis listrik, kredit sindikasi kepada PT Air Bersih Jakarta dan sindikasi kepada Indika Energi.

Dorong Kontribusi Penyaluran KUR

Di segmen UMKM, KB Bukopin mulai mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tahun ini, perseroan mendapatkan kuota dari pemerintah untuk menyalurkan KUR sebesar Rp 500 miliar.

Direktur Bank KB Bukopin, Yohannes Suhardi mengatakan, jumlah tersebut cukup besar mengingat pada tahun-tahun sebelumnya perseroan belum banyak menyalurkan KUR. Tahun lalu, Bukopin hanya menyalurkan KUR Rp 50 miliar dan tahun sebelumnya Rp 100 miliar.

Untuk mengoptimalkan penyaluran KUR, Bukopin telah menyiapkan sejumlah strategi. "Pertama, kami akan membuat KUR Center di kota-kota yang permintaan KUR cukup tinggi," kata Yohannes.

Kedua, Bukopin akan bekerja sama dengan para agen yang bertindak sebagi offtaker. Dengan strategi ini, perseroan bisa menyalurkan KUR ke puluhan bahkan hingga ratusan supplier dengan hanya menjalin kerjasama dengan satu pemasok atau principle. 

Selain itu, untuk mendorong segemn UMKM, KB Bukopin akan fokus menyasar supplai chain dari perusahaan-perusahaan Korea tersebut. Misalnya, perseroan saat ini membiayai dealer-dealer Hyundai dengan portofolio kredit lebih dari Rp 900 miliar. "Kami sudah kerjasama dengan sektar 300 dealer Hyndai," ujar Robby.

Di segmen ritel, BBKP fokus membiayai kredit pensiunan. Saat ini, perseroan bekerjasama dengan Taspen dan Asabri untuk pembayaran pensiun. Bukopin melihat potensi pensiunan ini sangat besar karena hanya ada 12 bank di tanah air yang bisa melayani pembayaran pensiunan. 

Selain itu, Bukopin juga menyasar Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Perseroan sudah bekerjasama dengan belasan dealer hyundai untuk pembiayaan pembelian kendaraan. 

Robby mengatakan, saat ini mayoritas kredit BBKP masih di segmen wholesale yakni mencapai 62,4%. Lalu segmen SME atau UMKM 11,5% dan ritel 26,14%. Namun, porsi wholesale akan diturunkan bertahap dari tahun sehingga pada 2026-2030 porsinya akan menjadi 43,9%. Lalu SME 18,7% dan ritel 39,4%. 

Targetkan Jual Aset Bermasalah Rp 2 Triliun 

Tahun ini, KB Bukopin masih akan terus melanjutkan langkah penyehatan aset untuk mencapai rasio kredit bermasalah sesuai dengan level yang sehat dari regulator.

Akhir tahun 2023, Bukopin menargetkan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) ada di bawah 5% dan rasio Loan at Risk (LAR) di bawah 20%. 

Robby mengungkapkan ada sekitar Rp 2 triliun lagi kredit bermasalah yang harus dijual tahun ini. "Skema penjualan aset ini kemungkinan akan sedikit berbeda dari tahun lalu. Saat ini masih dalam pembicaraan," kata dia.

Sepanjang 2022, KB Bukopin sudah berhasil menjual Rp 5,4 triliun kredit bermasalah secara bulksales dengan menggunakan skema asset swap atau tukar gulang aset berkualitas rendah dengan surat utang.

Itu dilakukan dalam dua tahap. Pertama, BBKP pada 21 Juni 2022 telah menjual aset bermasalah dan kredit berisiko senilai Rp4,13 triliun dari 180 debitur kepada IDMB United dengan nilai jual sebesar Rp 2,65 triliun atau setara US$ 183,1 juta. Adapun mekanisme pembayaran ditempuh melalui penerbitan private bond (obligasi) senilai US$180 juta dengan tenor 5 tahun. 

Kedua, Bukopin menjual NPL Rp 1,3 triliun ke PT Perusahaan  Pengelola Aset (PPA) dengan skema aset swap dimana aset berkualitas rendah dengan aset produktif berupa sukuk.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dina Hutauruk