JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah untuk segera membuat Tim Seleksi (Timsel) pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pasalnya, deadline penerapan pembentukan BPKH tersebut kurang dari lima bulan, yakni Oktober 2015.

Saleh Partaonan Daulay, Ketua Komisi VIII DPR mengatakan, pada masa sidang kelima DPR, pemerintah harus sudah menyerahkan nama-nama dari calon pemimpin badan  pengelola dana haji tersebut ke DPR. "Setelah itu, DPR akan melakukan semacam uji kelayakan dan kepatutan," kata Saleh, Minggu (7/6).

Untuk mendapatkan sosok yang cocok mengisi kursi badan pengelolaan dana haji, lanjut Saleh, Timsel yang terbentuk harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, harus diisi orang yang mengerti manajemen haji. Artinya, memahami bagaimana seluk beluk dan pelaksanaan ibadah Haji.

Kedua, mengerti tentang manajemen keuangan dan investasi. Hal ini penting untuk mengelola dana haji secara benar. Ketiga, anggota timsel mengerti hukum dan undang-undang (UU) yang berlaku.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan, Badan Pelaksana di BPKH beranggotakan lima orang profesional. Sedangkan Dewan Pengawas BPKH berisi tujuh anggota yang terdiri dari lima wakil masyarakat dan dua wakil pemerintah. BPKH memiliki tugas  mengelola dana haji yang saat ini sangat besar, termasuk dana abadi umat sebesar Rp 2,5 triliun dan dana pembayaran haji.

Pemerintah berjanji akan menyeleksi para calon pimpinan dan pengawas BPKH setelah payung hukum beres. Aturan pembentukan BPKH itu meliputi peraturan pemerintah (PP), tiga rancangan Peraturan Presiden (Perpres), dan satu rancangan Keputusan Presiden (Kepres).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie