JAKARTA. Opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi ternyata masih terbuka. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo mengatakan, opsi itu akan dilakukan bila harga minyak mentah dunia melonjak akibat suhu politik internasional.Menurutnya, jika harga minyak mentah dunia mencapai US$ 150 per barel maka pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). "Jika harga minyak naik tiba-tiba karena perang di timur tengah, bisa saja digunakan Perpu," ujar Widjajono.Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha berharap pemerintah tidak buru-buru menggunakan opsi Perpu. "Lebih baik melalui APBN-P, karena dampak kenaikan harga minyak dunia akan sangat luas," ujar Satya.Satya juga menambahkan kenaikan harga minyak dunia akan berdampak pada banyak hal, seperti biaya subdisi listrik dan kebijakan fiskal yang menggunakan acuan kurs dollar. Hal tersebut karena harga minyak dunia akan berdampak khsususnya pada kurs mata uang dollar. Ia juga berpendapat pemerintah dan DPR bisa melihat kecendrungan tren harga minyak dunia dan menghindari kebijakan yang menggunakan Perpu yang subjektif dari pemerintah. "Saya khawatir nanti akan ada bahaya sistemik baru dan mengeluarkan perpu secara sepihak," ujar Satya merujuk pada kasus Bank Century yang belum usai.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Bila harga minyak memanas, pemerintah akan naikkan harga BBM subsidi
JAKARTA. Opsi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi ternyata masih terbuka. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo mengatakan, opsi itu akan dilakukan bila harga minyak mentah dunia melonjak akibat suhu politik internasional.Menurutnya, jika harga minyak mentah dunia mencapai US$ 150 per barel maka pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). "Jika harga minyak naik tiba-tiba karena perang di timur tengah, bisa saja digunakan Perpu," ujar Widjajono.Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha berharap pemerintah tidak buru-buru menggunakan opsi Perpu. "Lebih baik melalui APBN-P, karena dampak kenaikan harga minyak dunia akan sangat luas," ujar Satya.Satya juga menambahkan kenaikan harga minyak dunia akan berdampak pada banyak hal, seperti biaya subdisi listrik dan kebijakan fiskal yang menggunakan acuan kurs dollar. Hal tersebut karena harga minyak dunia akan berdampak khsususnya pada kurs mata uang dollar. Ia juga berpendapat pemerintah dan DPR bisa melihat kecendrungan tren harga minyak dunia dan menghindari kebijakan yang menggunakan Perpu yang subjektif dari pemerintah. "Saya khawatir nanti akan ada bahaya sistemik baru dan mengeluarkan perpu secara sepihak," ujar Satya merujuk pada kasus Bank Century yang belum usai.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
