Bila terpilih kembali, ini fokus Jokowi untuk pembangunan sektor riil



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembenahan sektor riil masih akan menjadi fokus pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) di periode 2019-2024. Tim ekonomi Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyebut hal ini sebagai keberlanjutan dari pondasi ekonomi yang telah dibangun pada periode pertama.

Juru Bicara TKN Arif Budimanta mengatakan, pokok persoalan sektor riil Indonesia berpusar pada isu regulasi dan infrastruktur. Oleh karena itu, Presiden Jokowi sejak awal berkomitmen menyelesaikan permasalahan terkait kedua hal tersebut.

"Presiden Jokowi sudah memperkokoh fondasi melalui pembangunan infrastruktur yang akan membuat ongkos logistik lebih murah, serta mobilitas sosial antarwilayah menjadi lebih mudah," kata Arif, Rabu (10/4).


Terkait regulasi, Arif menyebut, Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk komitmen pemerintah saat ini untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur. Sistem yang diluncurkan pada 2018 tersebut ditujukan untuk mensinkronisasi proses perizinan usaha di tingkat pusat dan daerah.

"OSS ini soal meruntuhkan egoisme sektoral di pusat maupun daerah. Memberantas 'raja-raja kecil' di daerah. Memang masih belum sempurna tapi kita terus perbaiki," pungkasnya.

Selanjutnya, seperti yang selama ini telah digaungkan, pemerintahan Jokowi - Ma'ruf akan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai penunjang kekuatan ekonomi Indonesia.

Menurut Arif, pemerintah telah membangun infrastruktur secara masif. Tak hanya infrastruktur terkait transportasi, tetapi juga infrastruktur energi, teknologi informasi dan komunikasi. "Ibaratnya selama ini kita sudah bangun hardware. ini menjadi prasyarat dasar. Tapi, yang bisa memperkuat semua itu adalah SDM," tuturnya.

Oleh karena itu, Jokowi-Ma'ruf akan mendorong program pengembangan kompetensi SDM melalui pendidikan vokasi dan pemagangan yang menggandeng industri dan pelaku usaha. Selain itu, TKN juga menyiapkan strategi seperti memperkuat program Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta meluncurkan Kartu Prakerja.

"Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari aktivitas ekonomi. Arah pembangunan Indonesia ke depan adalah knowledge-based economy. Maka, leveling pendidikan harus diarahkan ke sana, terutama dengan industri 4.0 saat ini yang basisnya sudah automasi," tandas Arif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli