KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Nama Bimo Wijayanto tengah menjadi sorotan publik menyusul mencuatnya isu bahwa ia menjadi satu-satunya calon kuat untuk menduduki posisi Direktur Jenderal Pajak. Kabarnya, Bimo akan menggantikan Suryo Utomo.

Sama seperti pejabat lainnya, Bimo tercatat pernah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berdasarkan data yang dihimpun dari situs e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bimo yang pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melaporkan total kekayaannya sebesar Rp 6,67 miliar per akhir tahun 2021.

11.11, Kontan Digital Diskon 60% Pakai Subscribe with Google

Dalam laporan yang disampaikan pada 15 Maret 2022, Bimo tercatat memiliki aset properti bernilai tinggi, yakni lima bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Sleman, Kota Yogyakarta, dan Gunung Kidul dengan total nilai mencapai Rp 5,8 miliar. 

Baca Juga: Ditjen Pajak Diminta Timbang Matang Kebijakan Pajak yang Pro Konglomerat

Selain itu, ia juga memiliki satu unit kendaraan Toyota Fortuner TRD keluaran tahun 2017 senilai Rp 370 juta, harta bergerak lainnya senilai Rp 200 juta, serta kas/setara kas sebesar Rp 300 juta. Tidak terdapat utang yang dilaporkan, sehingga seluruh kekayaannya bersih.

Jika ditelusuri ke belakang, harta kekayaan Bimo menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2019 tercatat Rp 5,97 miliar saat menjabat Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

Kemudian pada tahun 2020, harta kekayaan Bimo mencapai Rp 6,17 miliar dan 2021 sebesar Rp 6,67 miliar.

Pencalonan Bimo sebagai Dirjen Pajak dinilai sejumlah pihak sebagai upaya penyegaran sekaligus penguatan profesionalisme di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, terutama di tengah tantangan peningkatan penerimaan negara dan reformasi perpajakan yang berkelanjutan.

Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman, berhadap Dirjen Pajak yang baru dapat segera mempersiapkan realisasi Badan Penerimaan Negara (BPN) yang sudah masuk ke Asta Cita. 

Baca Juga: Angka Tax Buoyancy Menurun, Ditjen Pajak Siapkan Langkah Strategis

"Menurut saya ini yang paling penting. Karena persiapan tidak cukup satu tahun," ujar Raden kepada Kontan.co.id, Senin (19/5).

Selain itu, Dirjen Pajak yang baru bisa merealisasikan Tax Amnesty Jilid III yang diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak yang signifikan, mengingat tren penerimaan pajak pada awal tahun ini menglami kontraksi yang dalam.

"Penerimaan pajak awal tahun 2025 anjlok. Shortfall ini susah dikejar dengan intensifikasi. Tapi jika ada program Pengampunan Pajak, pasti penerimaan meningkat signifikan," jelas Raden.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News