JAKARTA. Panitia seleksi (pansel) lelang jabatan Dirjen Pajak meminta Badan Intelijen Negara (BIN) untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan rekam jejak para kandidat. Proses seleksi di Kementerian Keuangan telah menjalani beberapa tahapan, nantinya panitia menunggu hasil rekam jejak dari BIN dan diumumkan ke publik 18 Desember.

Wakil Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pajak, Mardiasmo mengatakan, bahwa proses seleksi sudah berjalan. Para calon dirjen pajak sudah menjalani proses administrasi, uji kelayakan publik dan rekam jejak, penulisan makalah, tes kesehatan, assessment center oleh Dimensi Daya Indonesia (DDI), dan wawancara dengan panitia seleksi.

Untuk mendapat calon Dirjen Pajak nantinya, Mardiasmo mengatakan pansel sedang menunggu hasil uji rekam jejak dari BIN. Biar tahu saja, selama ini saja dalam memilih menteri tidak meminta bantuan BIN. Namun, dalam pemilihan Dirjen Pajak, pansel meminta BIN untuk hasil rekam jejak para calon.

Proses seleksi ini pun menandai bahwa seseorang yang duduk di DJP nantinya haruslah pemimpin yang bersih dan jauh dari tindak korupsi. Benar saja, Mardiasmo mengatakan bahwa laporan yang diberikan PPATK yang diterima pansel rupanya kurang melengkapi dokumen penilaian para calon. "Direktur Jenderal pajak juga perlu laporan rekam jejak dari BIN" ujar Mardiasmo di TIM (16/12).

Sambil menunggu laporan yang akan diberikan BIN, Mardiasmo mengatakan bahwa saat ini pansel akan menghitung score para calon yang nanti tanggal 19-23 desember akan wawancara langsung dengan menteri keuangan, Bambang Brodjonegoro. "Setelah dikonfirmasi BIN, para calon akan dipilih menjadi 5 orang untuk wawancara dengan menteri keuangan" tandas Mardiasmo.

Mardiasmo menegaskan bahwa seleksi pencarian Dirjen Pajak saat ini benar-benar diharapkan mendapatkan sosok pemimpin yang mengerti mengenai perpajakan. Ia bilang dengan proses seleksi ini, Dirjen Pajak diharap mampu memiliki kompetensi dan integritas dalam perpajakan.

Karena selama ini, Mardiasmo menilai Dirjen Pajak yang terpilih nantinya adalah sosok yang profesional, memiliki kemampuan yang mumpuni, bersih dan memiliki integritas. Bukan hanya optimalkan pendapatan negara yang khususnya di pajak, tetapi dirjen pajak harus tegas dalam melawan mafia pajak. "Dirjen pajak itu harus tidak punya perasaan, tidak tolerir terhadap orang yang tidak membayar pajak" tandas Mardiasmo.

Sedangkan menurut Darussalam, pengamat perpajakan UI menegaskan bahwa salah satu orang yang duduk di DJP nantinya haruslah pemimpin yang powerful dan memberikan kontribusi bagi negara. Karena, bagi Darussalam 70% penerimaan negara berasal dari pajak. "70% ini berasal dari siapa yang pimpin DJP nantinya" tutur Darussalam.

Lebih lanjut Darussalam mengatakan bahwa seseorang yang duduk di DJP nantinya haruslah meliat kinerja pajak di tahun mendatang. Bahwa tujuan ke depan DJP akan menggenjot penerimaan pajak dari pajak penghasilan yang selama ini belum mencapai realisasinya.

Asal tahu saja, realisasi penerimaan PPH 21 hingga 14 November mencapai Rp93,097 triliun. Capaian ini belum mencapai target APBN-P sebesar Rp105,68 triliun. Apalagi realisasi pajak pribadi yang mencapai Rp4,045 triliun dari target Rp5,147 triliun. Hal ini yang membuat Darussalam menilai bahwa Dirjen Pajak harus fokus dalam mengejar penerimaan pajak pribadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto