JAKARTA. Selain Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Badan Inteligen Negara (BIN) juga turut menyelidiki dugaan penyadapan yang dilakukan pihak intelijen Amerika Serikat (AS) dan Australia terhadap komunikasi para pejabat tinggi di Indonesia, termasuk Presiden. Kepala BIN Marciano Norman mengatakan sejak mendapat informasi tentang penyadapan yang dilakukan intelijen AS terhadap presiden, dan jajaran tinggi pemerintah Indonesia, pihaknya telah bergerak menelusuri kebenaran informasi tersebut. Salah satu langkah BIN saat memanggil perwakilan BIN AS di Jakarta untuk meminta klarifikasi terkait penyadapan tersebut. "Sekecil apa pun informasi itu harus ditindaklanjuti, dan kita telah memanggil perwakilan counter part-nya BIN AS di Jakarta," beber Marciano di Istana Negara, Jumat (1/11). Letnan Jenderal TNI AD ini menuturkan bahwa pihaknya segera menyampaikan hasil penelusuran mereka kepada pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi menghadapi kemungkinan penyadapan yang dilakukan AS dan Australia. "Ini kita perlu waktu pendalaman, dan meningkatkan koordinasi dengan yang lain," jelas Marciano. Marciano janji, bila pihaknya menemukan adanya bukti penyadapan yang dilakukan oleh intelijen AS, maka ia akan mendorong dilakukannya langkah diplomatik oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Nantinya, BIN akan memberikan informasi kepada Kemenlu yang akan melakukan langkah diplomatik dan protes. BIN dan beberapa lembaga lainnya yang tengah menelusuri penyadapan ini akan melakukan langkah terukur dan bisa diselesaikan dalam batas-batas kewenangan masing-masing lembaga. Lalu diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, maka Kemenlu bisa mengambil langkah untuk menindaklanjutinya. Menurut Marciano, di semua Kedutaan Besar memang ada perwakilan intelnya, dan Indonesia juga menempatkan intel di semua kedutaan besarnya di negara lain. Karena itu, BIN juga akan melakukan kerjasama dengan negara-negara lain melalui perwakilan intel masing-masing untuk mengumpulkan informasi seputar penyadapan. "Intinya kerja sama itu dalam banyak hal, terutama kita mengoptimalkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dari Negara yang kemampuan inteligennya kita pandang lebih," terangya. Sebaliknya, lanjut Marciano, Agen Intelijen dari negara lain juga banyak belajar dari kekuatan Indoensia. Hal itu menurutnya adalah hal biasa. Namun Marciano menegaskan bahwa kalau penyadapan di negara mana pun tidak dibenarkan. Ia mengambil contoh, apabila Indonesia menyadap di suatu Negara, maka negara tersebut akan keberatan dan menunjukkan ketidaksukaannya, dan hal itu akan berimplikasi terhadap hal-hal lainnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BIN panggil perwakilan intelijen AS di Jakarta
JAKARTA. Selain Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Badan Inteligen Negara (BIN) juga turut menyelidiki dugaan penyadapan yang dilakukan pihak intelijen Amerika Serikat (AS) dan Australia terhadap komunikasi para pejabat tinggi di Indonesia, termasuk Presiden. Kepala BIN Marciano Norman mengatakan sejak mendapat informasi tentang penyadapan yang dilakukan intelijen AS terhadap presiden, dan jajaran tinggi pemerintah Indonesia, pihaknya telah bergerak menelusuri kebenaran informasi tersebut. Salah satu langkah BIN saat memanggil perwakilan BIN AS di Jakarta untuk meminta klarifikasi terkait penyadapan tersebut. "Sekecil apa pun informasi itu harus ditindaklanjuti, dan kita telah memanggil perwakilan counter part-nya BIN AS di Jakarta," beber Marciano di Istana Negara, Jumat (1/11). Letnan Jenderal TNI AD ini menuturkan bahwa pihaknya segera menyampaikan hasil penelusuran mereka kepada pemangku kepentingan lainnya untuk bersinergi menghadapi kemungkinan penyadapan yang dilakukan AS dan Australia. "Ini kita perlu waktu pendalaman, dan meningkatkan koordinasi dengan yang lain," jelas Marciano. Marciano janji, bila pihaknya menemukan adanya bukti penyadapan yang dilakukan oleh intelijen AS, maka ia akan mendorong dilakukannya langkah diplomatik oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Nantinya, BIN akan memberikan informasi kepada Kemenlu yang akan melakukan langkah diplomatik dan protes. BIN dan beberapa lembaga lainnya yang tengah menelusuri penyadapan ini akan melakukan langkah terukur dan bisa diselesaikan dalam batas-batas kewenangan masing-masing lembaga. Lalu diharapkan dengan langkah-langkah tersebut, maka Kemenlu bisa mengambil langkah untuk menindaklanjutinya. Menurut Marciano, di semua Kedutaan Besar memang ada perwakilan intelnya, dan Indonesia juga menempatkan intel di semua kedutaan besarnya di negara lain. Karena itu, BIN juga akan melakukan kerjasama dengan negara-negara lain melalui perwakilan intel masing-masing untuk mengumpulkan informasi seputar penyadapan. "Intinya kerja sama itu dalam banyak hal, terutama kita mengoptimalkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dari Negara yang kemampuan inteligennya kita pandang lebih," terangya. Sebaliknya, lanjut Marciano, Agen Intelijen dari negara lain juga banyak belajar dari kekuatan Indoensia. Hal itu menurutnya adalah hal biasa. Namun Marciano menegaskan bahwa kalau penyadapan di negara mana pun tidak dibenarkan. Ia mengambil contoh, apabila Indonesia menyadap di suatu Negara, maka negara tersebut akan keberatan dan menunjukkan ketidaksukaannya, dan hal itu akan berimplikasi terhadap hal-hal lainnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
