JAKARTA. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengimbau seluruh partai politik untuk membatasi lalu lintas terkait informasi-informasi penting melalui telepon. BIN juga menyarankan elit parpol melakukan pengamanan internal dalam jaringan komunikasinya agar tak mudah disadap. "Pertama saya harap semua pihak terutama yang akan berkompetisi pemilu menjaga diri masing-masing, menjaga komunitas masing-masing. Batasi peredaran informasi penting di mereka," ujar Marciano di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2/2014). Dengan adanya pemahaman bersama soal rawannya aksi penyadapan menjelang Pemilu, Marciano berkeyakinan aksi penyadapan ilegal akan bisa ditekan. "Saya hanya harapkan mereka optimalkan keamanan informasi internal," kata mantan Panglima Kodam Jata tersebut. Lebih lanjut, Marciano membantah penyadapan selalu dikaitkan dengan intelijen negara. Menurutnya, penyadapan bisa dilakukan siapa pun, di luar pemerintah. "Dimana saja, bisa saja dengan alat komunikasi saat ini," imbuh Marciano. Belakangan ini, publik dikejutkan dengan penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengungkapkan ada tiga alat sadap yang ditemukan di rumah dinas Jokowi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat sejak tahun 2013. Namun, temuan alat sadap ini tidak dilaporkan ke kepolisian. Jokowi menyatakan dirinya tak berminat melaporkan kasus itu ke kepolisian karena merasa percakapannya yang terekam dalam tiga alat sadap itu tidak berbahaya. Dia bahkan mengungkapkan hanya bicara soal makanan dengan istrinya selama di rumah dinas. Politisi senior PDI-P, Sidarto Danusubroto menjelaskan pelaku penyadapan terhadap Jokowi berasal dari kalangan profesional. Sidarto mengungkapkan PDI-P tidak melaporkan hal ini ke kepolisian karena pihak polisi sebenarnya sudah tahu Jokowi disadap. (Sabrina Asril)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BIN: Rawan disadap, parpol perlu batasi Info
JAKARTA. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengimbau seluruh partai politik untuk membatasi lalu lintas terkait informasi-informasi penting melalui telepon. BIN juga menyarankan elit parpol melakukan pengamanan internal dalam jaringan komunikasinya agar tak mudah disadap. "Pertama saya harap semua pihak terutama yang akan berkompetisi pemilu menjaga diri masing-masing, menjaga komunitas masing-masing. Batasi peredaran informasi penting di mereka," ujar Marciano di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/2/2014). Dengan adanya pemahaman bersama soal rawannya aksi penyadapan menjelang Pemilu, Marciano berkeyakinan aksi penyadapan ilegal akan bisa ditekan. "Saya hanya harapkan mereka optimalkan keamanan informasi internal," kata mantan Panglima Kodam Jata tersebut. Lebih lanjut, Marciano membantah penyadapan selalu dikaitkan dengan intelijen negara. Menurutnya, penyadapan bisa dilakukan siapa pun, di luar pemerintah. "Dimana saja, bisa saja dengan alat komunikasi saat ini," imbuh Marciano. Belakangan ini, publik dikejutkan dengan penyadapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengungkapkan ada tiga alat sadap yang ditemukan di rumah dinas Jokowi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat sejak tahun 2013. Namun, temuan alat sadap ini tidak dilaporkan ke kepolisian. Jokowi menyatakan dirinya tak berminat melaporkan kasus itu ke kepolisian karena merasa percakapannya yang terekam dalam tiga alat sadap itu tidak berbahaya. Dia bahkan mengungkapkan hanya bicara soal makanan dengan istrinya selama di rumah dinas. Politisi senior PDI-P, Sidarto Danusubroto menjelaskan pelaku penyadapan terhadap Jokowi berasal dari kalangan profesional. Sidarto mengungkapkan PDI-P tidak melaporkan hal ini ke kepolisian karena pihak polisi sebenarnya sudah tahu Jokowi disadap. (Sabrina Asril)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
