KONTAN.CO.ID - RIYADH, ARAB SAUDI. Arab Saudi meluncurkan bioskop komersial pertamanya pada Rabu (18 April 2018), mengakhiri larangan hampir 40 tahun keberadaan bioskop. Pembukaan bioskop ini tak lepas dari desakan putra mahkota untuk memodernisasi kerajaan Muslim yang sangat konservatif ini.

Sebuah acara gala undangan berkarpet merah menarik para pejabat senior pemerintah, pejabat asing, dan tokoh industri terpilih untuk menonton film superhero Marvel "Black Panther" pada layar selebar 13 meter di sebuah aula konser simponi yang diubah jadi bioskop di Riyadh.

Tiket akan mulai dijual mulai Kamis untuk pertunjukan umum pertama pada hari Jumat, menurut Adam Aron, Chief Executive Operator AMC Entertainment Holdings.

"Penduduk Saudi sekarang akan bisa pergi ke teater yang indah dan menonton film seperti yang seharusnya mereka tonton: di layar lebar," katanya kepada Reuters menjelang pemutaran film.

Aroma popcorn mentega memenuhi udara saat taburan kertas warna-warni menghujani atrium bertingkat di mana Aron dan Menteri Kebudayaan dan Informasi Saudi Awwad al-Awwad mengumumkan peluncuran itu dan melangkah ke aula 450-kursi.

Pembukaan itu menandai tonggak lain reformasi yang dipelopori oleh Putra Mahkota Muhammad bin Salman untuk membuka negara itu secara budaya dan diversifikasi ekonomi eksportir minyak dunia.

Pangeran berusia 32 tahun itu telah mengurangi berbagai pembatasan dalam dua tahun terakhir, termasuk konser publik, wanita mengemudi, dan pemisahan jenis kelamin. Kerajaan itu juga mengadakan pertunjukan mode pertama pekan lalu dengan penonton khusus wanita.

Banyak orang Saudi bersukacita di akhir larangan bioskop, berbagi pujian dan foto-foto Pangeran Muhammad di media sosial.

Meski demikian, sebagian orang mengungkapkan kebingungan pada apa yang mereka anggap sebagai hura-hura pemerintah. Sebuat tweet muncul: "Ingat Anda akan berdiri di depan Allah... dan Anda akan menanggung dosa semua orang yang menonton film."

Beberapa kalangan konservatif agama melihat sinema tidak sejalan dengan Islam.

Ada sedikit perlawanan terhadap reformasi sosial, yang tampaknya tidak terpikirkan beberapa tahun yang lalu, meskipun ruang untuk kritik juga terbatas. Beberapa ulama terkemuka ditangkap pmerintah tahun lalu.

Editor: Hasbi Maulana