JAKARTA. Adanya masalah dalam proyek pengadaan bus baru serta pembangunan monorel dinilai sebagai dampak dari birokrasi cepat ala Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Oknum-oknum pejabat masih melihat celah dari kebijakan Jokowi untuk keuntungan pribadi. "Sikap tegas dan cepat Jokowi dalam mengambil tindakan dimanfaatkan sebagian oknum untuk mengambil keuntungan pribadi," kata Andrianof, Senin (24/2) seperti dikutip dari Kompas.com. Menurut Andrianof, segelintir oknum pejabat di lingkungan Pemprov DKI masih  memiliki mental pejabat lama. Mereka lebih senang dilayani, ketimbang melayani masyarakat. Saat melayani masyarakat, biasanya meminta imbalan. Andrianof mengatakan, saat ini, jumlah penyelewengan yang ada pada era Jokowi telah jauh berkurang dibanding era-era gubernur sebelumnya. Penyelewengan yang terjadi saat ini hanya karena kurangnya pengawasan pada tahap implementasi. "Mereka melihat peluang (penyelewengan) itu di tahap implementasi, bukan pada tahap perencanaan. Untuk tahap perencanaan, celah mencari keuntungan pribadi sudah banyak ditutup oleh Jokowi," tukasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pembelian bus baru dari China bermasalah setelah ditemukan beberapa bus yang onderdilnya diduga bekas. Beberapa komponen sudah berkarat, kaca pecah, dan sebagainya. Sementara pada proyek pembangunan monorel, groundbreaking dilakukan sebelum penandatangan perjanjian kerja sama antara pemprov DKI dan PT Jakarta Monorail. Salah satu syarat  dalam perjanjian tersebut mengharuskan PT JM melakukan pembayaran tiang kepada kontraktor sebelumnya, PT Adhi Karya. Namun, hingga kini, pembayaran belum juga dilakukan karena kedua perusahaan tersebut justru terlibat dalam konflik mengenai harga tiang. Akibatnya, proyek monorel mangkrak lagi. (Alsadad Rudi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan