JAKARTA. Birokrasi daerah mendominasi kasus korupsi selama semester I-2016. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, berdasarkan lembaganya, sebanyak 145 kasus dari 210 kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan selama periode tersebut terjadi di birokrasi daerah. Selanjutnya berturut-turut lembaga non kementerian delapan kasus, Badan Usaha Milik negara (BUMN) tujuh kasus, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tujuh kasus, kecamatan/kelurahan tujuh kasus, universitas enam kasus, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lima kasus. "Korupsi paling banyak terjadi di pemerintahan daerah, terutama di sektor pelayanan publik," ujar Peneliti Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di kantornya, Minggu (28/8).
Birokrat daerah paling banyak terjerat korupsi
JAKARTA. Birokrasi daerah mendominasi kasus korupsi selama semester I-2016. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, berdasarkan lembaganya, sebanyak 145 kasus dari 210 kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan selama periode tersebut terjadi di birokrasi daerah. Selanjutnya berturut-turut lembaga non kementerian delapan kasus, Badan Usaha Milik negara (BUMN) tujuh kasus, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tujuh kasus, kecamatan/kelurahan tujuh kasus, universitas enam kasus, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lima kasus. "Korupsi paling banyak terjadi di pemerintahan daerah, terutama di sektor pelayanan publik," ujar Peneliti Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah di kantornya, Minggu (28/8).