JAKARTA. "Nanti saya akan blakblakan kalau sudah tak ada media," kata Presiden Joko Widodo, saat mengumpulkan seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7) lalu.

Blakblakan yang dimaksud Jokowi adalah adanya aduan dari kepala daerah terkait kinerja kepolisian dan kejaksaan yang tidak menaati instruksinya.

Padahal, setahun sebelumnya Jokowi sudah mengingatkan para Kapolda dan Kajati mengenai sejumlah kebijakan kepala daerah yang tak bisa dipidana agar tak mengganggu perekonomian.

Pernyataan yang sama kembali disampaikan Jokowi saat mengumpulkan Kepala Kantor Pajak dari seluruh Indonesia, di Istana Negara, Kamis (28/7).

Pada awal sambutannya, Jokowi menekankan bahwa kunci keberhasilan program pengampunan pajak atau tax amnesty ada pada petugas pajak.

Namun, kata Jokowi, berdasarkan laporan yang diterimanya, petugas di Kantor Pajak belum bekerja secara maksimal melayani pengusaha yang akan membawa kembali dananya ke Indonesia.

Di akhir sambutannya, Jokowi mengatakan, "Saya akan blakblakan bicara kalau sudah enggak ada awak media di sini."

Hal berbeda terjadi saat Jokowi berbicara di hadapan para kepala daerah yang mengikuti Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah di sebuah Hotel di Jakarta, Kamis (4/8).

Kali ini, Jokowi blakblakan membuka daerah-daerah yang serapan anggarannya rendah.

Bahkan, Jokowi menegur Gubernur, Bupati dan Wali Kota di hadapan wartawan.

Kepala daerah yang pertama kali ditegur oleh Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebab, serapan anggaran di DKI Jakarta terendah dari seluruh provinsi yang ada.

"Pak Ahok duitnya memang gede, tetapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan," kata Jokowi, yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi lalu menyebut provinsi lain dengan serapan anggaran terendah setelah DKI Jakarta, yakni Jawa Barat (Rp 8,034 triliun), Jawa Timur (Rp 3,9 triliun), Riau (2,86 triliun), Papua (Rp 2,59 triliun), Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun), Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun), Banten (Rp 1,52 triliun), Bali (Rp 1,4 triliun), dan Aceh (Rp 1,4 triliun).

Jokowi juga mengungkapkan kabupaten dan kota yang memiliki serapan anggaran terendah hingga angka inflasi yang tinggi.

"Bisikan" Sri Mulyani

Ternyata, sikap Jokowi yang berubah mau blakblakan di hadapan media ini bukan tanpa sebab.

Sebelum maju ke atas panggung, dia diberi saran oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka semua data itu.

"Kalau sudah blakblakan gini gimana rasanya? Saya sudah dibisiki Menkeu, 'Pak diungkap saja, Pak'. Ya diungkap," kata Jokowi.

Harapan

Sri Mulyani sendiri baru menjabat sebagai Menteri Keuangan selama satu pekan, setelah diperkenalkan oleh Jokowi dalam reshuffle kabinet jilid II, di teras Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7) pekan lalu.

Ada sembilan nama baru yang masuk ke kabinet, namun Sri Mulyani adalah nama pertama yang diperkenalkan.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Sri Mulyani dipilih sebagai Menkeu karena memiliki kapasitas untuk membawa Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global.

Sri Mulyani memang bukan nama baru di dunia ekonomi dan keuangan. Ia diterbangkan dari Amerika Serikat, meninggalkan pekerjaannya yang sudah mapan sebagai Deputi Pelaksana Bank Dunia.

Sebelum memutuskan hijrah ke Bank Dunia, Sri Mulyani juga sudah pernah malang melintang menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan, Menteri Keuangan hingga merangkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dari 2004-2010.

Kembalinya Sri Mulyani ke Indonesia disambut positif dan diharapkan dapat membawa peningkatan bagi perekonomian.

Harapan itu juga ada dalam langkah Jokowi menerima saran Sri Mulyani untuk blakblakan soal serapan anggaran.

Presiden berharap pernyataan terbuka yang disampaikannya dapat memacu kepala daerah untuk saling berkompetisi secara sehat dalam menggunakan anggaran.

Jokowi menyebut, hingga Juni 2014, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang masih tersimpan di Bank mencapai Rp 214 triliun.

Ia yakin, jika anggaran tersebut digelontorkan oleh kepala daerah untuk hal-hal produktif, maka akan berefek langsung pada peningkatan ekonomi.

"Tolong segera dikeluarkan uang-uang ini agar segera beredar di masyarakat. Tapi ikuti prosedur. Jangan karena perintah Presiden keluarkan, langsung main keluar-keluar-keluar saja," kata Jokowi disambut tawa kepala daerah yang hadir. (Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie