KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Garuda Indonesia (GIAA) tengah membutuhkan pembiayaan senilai Rp 9,5 triliun agar tetap beroperasi di tengah terpaan badai pandemi Covid-19. Opsi dana talangan dengan skema mandatory convertible bond diusung perseroan.

Sebagai salah satu jalan keluar, Garuda Indonesia meminta dana talangan kepada pemerintah senilai Rp 8,5 triliun. Kucuran itu akan digunakan untuk menjaga likuiditas dan solvabilitas perusahaan pada 2020—2023.

Garuda Indonesia memerlukan kucuran dana talangan secara jangka pendek sehingga kecepatan mekanisme pengucuran dana menjadi penting setelah menjadi salah satu penerima dukungan dalam program pemulihan ekonomi nasional senilai Rp 8,5 triliun.

Baca Juga: Mau terbang dari Bandara Soetta? Simak syarat wajib bagi penumpang

Pengamat Penerbangan Alvin Lie menjelaskan, teknis dana talangan dalam bentuk mandatory convertible bond (MCB) tidak perlu dipermasalahkan, asalkan pemerintah bisa mengalirkannya secara cepat. Terlebih bentuk dana talangan juga bukan merupakan suntikan dana segar langsung kepada maskapai.

Alvin menyebut, kondisi Garuda saat ini sudah sampai titik nadir. "Kalau tidak cepat ada tindakan luar biasa, mungkin tidak akan mampu bertahan satu sampai dua bulan ke depan," jelas Alvin kepada kontan.co.id, Selasa (28/7).

Menurut Alvin, Garuda Indonesia adalah perusahaan terbuka. Sahamnya dimiliki juga swasta, dalam hal ini tidak hanya pemerintah saja tetapi juga pemegang-pemegang saham lainnya bagaimana.

Karena menurut Alvin, apapun yang dilakukan pemerintah ini berdampak kepada nilai saham, berdampak kepada komposisi, kepada kepemilikan, dan sebagainya.

Baca Juga: Khawatir kondisi AS memburuk, rupiah bakal menguat lagi besok

"Nilai strategis Garuda bagi pemerintah itu apa, apakah hanya murni bisnis atau ada nilai strategi lainnya, kalau hanya nilai bisnis sepertinya sulit untuk mempertahankan Garuda hidup karena secara perhitungan bisnis antara aset dengan hutang dengan liability atau kewajiban, ini sudah tidak seimbang lagi bahkan tidak sedikit pihak-pihak yang mengajukan agar garuda pailit saja. Jadi ini tidak semudah apa yang dibayangkan karena pertimbangannya banyak," jelasnya.

Alvin menyebut, kalau memang Garuda masih punya nilai strategis bagi pemerintah tentunya pemerintah harus cepat turun tangan. Injeksi dana segar kalau masih punya.

"Karena saya juga tidak yakin pemerintah saat ini punya dana segar agar garuda bisa bertahan hidup itu pun harus ada kesepakatan kesepakatan dengan pemilik saham lain," katanya.

Editor: Noverius Laoli