KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah Sumatra tidak hanya merusak pemukiman, tetapi juga melumpuhkan urat nadi ekonomi kerakyatan. Kementerian Koperasi (Kemenkop) mencatat, koperasi-koperasi di Sumatra Utara (Sumut), Aceh, dan Sumatra Barat (Sumbar) menderita kerugian materiil yang cukup besar.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan, khusus di Sumatra Utara saja, nilai kerugian yang diderita koperasi-koperasi setempat mencapai Rp 37,72 miliar. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam tahap pemulihan pascabencana.

"Kemudian ada 9 koperasi yang menjadi mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang terdampak bencana dengan total kerugian Rp 20,66 miliar, terdiri dari 5 koperasi di Aceh dan 4 koperasi di Sumut,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (2/1/2026).

Mirae Asset Bagi-bagi Cashback Reksa Dana dari Trading Booster Saham

Baca Juga: Pertumbuhan UMKM Perlu Mendapat Dukungan Ekosistem Keuangan Digital

Menyikapi hal ini, Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir memutuskan untuk mengambil langkah penyelamatan berupa kebijakan restrukturisasi pembiayaan. Langkah ini diambil guna meringankan beban koperasi yang kehilangan aset maupun kemampuan bayar akibat bencana.

“LPDB telah melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan melalui grace periode dan perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Ke depan akan dilakukan monitoring guna menjaga keberlanjutan kegiatan usahanya,” jelas Ferry.

Selain relaksasi pembiayaan, Kemenkop juga menginisiasi Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatera. Sejauh ini, donasi yang terkumpul telah mencapai Rp 1,86 miliar dan telah disalurkan dalam bentuk kebutuhan dasar hingga alat sanitasi. Ferry pun berjanji akan terus menambah anggaran bantuan tersebut.

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi di lapangan, Kemenkop akan mendirikan posko distribusi bantuan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam. Posko ini nantinya berfungsi sebagai pusat konsolidasi untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha koperasi yang sempat mati suri.

"Posko ini akan membantu memulai kegiatan produksi ataupun usaha dari koperasi yang terdampak, termasuk memberikan layanan suplai kebutuhan barang bagi Hunian Tetap Sementara,” terangnya.

Baca Juga: Perbankan Berupaya Menjaga Efisiensi Operasional

Di sisi lain, Ferry menekankan pentingnya pendataan pascabencana yang presisi agar bantuan tepat sasaran. Ia juga memprioritaskan pembangunan kembali gerai, gudang, dan sarana pendukung bagi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang terdampak, sembari memberikan pendampingan penguatan kelembagaan.

Selanjutnya: Gambaran Sektor Manufaktur Global di Akhir 2025: Eropa Masih Lesu, Asia Juara

Menarik Dibaca: Hujan Sangat Deras di Provinsi Ini, Cek Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok (3/1)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News