KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meningkatnya populasi kendaraan listrik di Indonesia membuka peluang bisnis baru di sektor infrastruktur pengisian daya. Salah satu peluang yang mulai dilirik adalah investasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) swasta, termasuk bagi pemilik properti komersial seperti pusat perbelanjaan, hotel, dan gedung perkantoran. Ketua Umum Asosiasi Pemilik SPKLU Swasta Seluruh Indonesia (ASPELUSI) Anthony Utomo mengatakan, pertumbuhan pengguna mobil listrik, baik untuk kebutuhan pribadi maupun armada komersial seperti taksi dan layanan ride-hailing, berpotensi mendorong peningkatan permintaan fasilitas pengisian daya. Sebagai gambaran, Anthony menyebut per 18 November 2026, PT PLN (Persero) bersama mitranya telah menyediakan 5.231 unit SPKLU yang tersebar di 3.306 lokasi di Indonesia.
"Peluang bisnis SPKLU swasta semakin terbuka seiring bertambahnya pengguna mobil listrik, baik konsumen pribadi maupun armada taksi, ride-hailing, dan perusahaan," ujar Anthony kepada Kontan, Sabtu (21/11/2026). Menurut dia, salah satu faktor utama yang menentukan kelayakan investasi SPKLU adalah kemampuan lokasi menghasilkan volume pengisian daya secara berulang. Armada kendaraan komersial dapat menjadi sumber permintaan dasar, sementara pengguna mobil listrik pribadi berpotensi memperluas pangsa pasar.
Baca Juga: Kurangi Impor Bensin, Pertamina Lirik Teknologi Etanol dari Batubara Pemilik properti komersial juga berpeluang mendapatkan sumber pendapatan tambahan melalui pemanfaatan area parkir untuk fasilitas pengisian kendaraan listrik. Namun, jenis charger yang dibangun perlu disesuaikan dengan karakteristik lokasi, pola penggunaan, serta durasi kendaraan parkir. Dari sisi model bisnis, pemilik lahan dapat menjalin kerja sama dengan operator SPKLU melalui skema sewa tetap, bagi hasil, maupun kombinasi keduanya. Adapun investasi perangkat pengisian daya dapat ditanggung oleh operator atau investor pemilik charger. Selain menyediakan lahan, pemilik properti juga dapat mengambil bagian dalam investasi perangkat charger. Dalam skema ini, operator bertanggung jawab atas pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan, hingga pelayanan pelanggan. "Skema ini membuka peluang bagi investor untuk membiayai perangkat di beberapa lokasi sekaligus. Sejak awal, para pihak perlu menyepakati siapa yang memiliki perangkat, siapa yang mengelolanya, dan berapa lama lokasi dijamin tersedia," kata Anthony. Dari sisi kebutuhan modal, investasi pembangunan SPKLU dengan fasilitas fast charging maupun ultrafast charging membutuhkan dana mulai dari ratusan juta hingga beberapa miliar rupiah per lokasi. Angka tersebut belum termasuk pembelian lahan. Besaran investasi bergantung pada sejumlah faktor, antara lain jumlah dan kapasitas charger, kebutuhan sambungan listrik, serta kondisi masing-masing lokasi. Anthony memperkirakan, periode pengembalian modal atau payback period investasi SPKLU dapat ditargetkan sekitar dua hingga tiga tahun. Meski demikian, target tersebut terutama berlaku untuk lokasi yang memiliki permintaan cukup pasti dan tingkat utilisasi yang berkembang sesuai proyeksi. Realisasi pengembalian modal tetap bergantung pada pertumbuhan pengguna kendaraan listrik, kepastian volume pengisian dari pelanggan ritel maupun armada komersial, serta besarnya biaya investasi dan operasional. Di sisi teknologi, perkembangan fasilitas pengisian daya juga berpotensi meningkatkan kapasitas layanan SPKLU. Salah satunya melalui teknologi BYD Flash Charging yang diklaim mampu mengisi daya baterai dari 10% menjadi 70% dalam waktu sekitar lima menit pada kendaraan dan kondisi yang mendukung.
Baca Juga: Kementerian ESDM Tetapkan 42 Komoditas Tambang sebagai Mineral Kritis, Ini Daftarnya Namun, kecepatan pengisian daya bukan satu-satunya faktor penentu kelayakan investasi. Jumlah kendaraan yang dapat dilayani setiap hari tetap menjadi salah satu faktor penting untuk menghasilkan pendapatan. Terkait pembagian hasil kerja sama, Anthony menilai pemilik lahan idealnya turut berinvestasi langsung pada perangkat charger. Dengan keterlibatan modal tersebut, pemilik properti akan memiliki kepentingan untuk memastikan akses lokasi, ketersediaan petak parkir, serta dukungan operasional selama masa kerja sama.
Adapun besaran bagi hasil dapat disesuaikan dengan nilai penggunaan lahan, porsi modal, risiko yang ditanggung masing-masing pihak, serta kinerja SPKLU. Untuk komponen investasi, pembagian hasil dapat diperhitungkan berdasarkan arus kas operasional setelah dikurangi biaya listrik dan biaya operasional lainnya yang telah disepakati. Anthony juga mengingatkan pentingnya kejelasan jangka waktu kerja sama dan hak penggunaan lokasi. Kepastian tersebut diperlukan agar operator maupun investor memiliki waktu yang memadai untuk mengembalikan modal sekaligus mengembangkan bisnis SPKLU dalam jangka panjang. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News