JAKARTA. Badan Kehormatan DPR berencana memanggil kembali Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait dugaan pemerasaan sejumlah BUMN oleh oknum DPR. Pemanggilan ini untuk memastikan keakuratan data."Kami bukan mencari-cari plesetan. Tapi kamu mau fair saja," kata Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Abdul Wahab Dalimonte, Kamis (29/11).Dalimonte mengaku kecewa dengan ketidakakuratan data yang sebelumnya disampaikan Dahlan. Nantinya, BK DPR akan mengkonfrontir keterangan Dahlan dengan lima anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus ini.Dengan konfrontasi ini, Dalimonte berharap semua keterangan menjadi akurat. "Pertemuan ini nanti ada kata sepakat untuk mencari clear siapa yang ada di dalam pertemuan dan siapa yang tidak jangan sampai orang yang tidak tahu jadi korban," jelasnya.Dirinya pun memastikan, nanti jika data yang terhimpun sudah lengkap dan akurat akan meneruskannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti. "Kalau sudah akurat bukan wewenang kami lagi. Kami hanya berkaitan dengan kode etik," tegasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BK DPR kembali memanggil Dahlan Iskan
JAKARTA. Badan Kehormatan DPR berencana memanggil kembali Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait dugaan pemerasaan sejumlah BUMN oleh oknum DPR. Pemanggilan ini untuk memastikan keakuratan data."Kami bukan mencari-cari plesetan. Tapi kamu mau fair saja," kata Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Abdul Wahab Dalimonte, Kamis (29/11).Dalimonte mengaku kecewa dengan ketidakakuratan data yang sebelumnya disampaikan Dahlan. Nantinya, BK DPR akan mengkonfrontir keterangan Dahlan dengan lima anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus ini.Dengan konfrontasi ini, Dalimonte berharap semua keterangan menjadi akurat. "Pertemuan ini nanti ada kata sepakat untuk mencari clear siapa yang ada di dalam pertemuan dan siapa yang tidak jangan sampai orang yang tidak tahu jadi korban," jelasnya.Dirinya pun memastikan, nanti jika data yang terhimpun sudah lengkap dan akurat akan meneruskannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti. "Kalau sudah akurat bukan wewenang kami lagi. Kami hanya berkaitan dengan kode etik," tegasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News