JAKARTA. Pimpinan DPR telah menyetujui keinginan Badan Kehormatan DPR memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan pada masa reses. Ketua Badan Kehormatan DPR M. Prakosa mengaku akan memanggil Dahlan pada pukul 10.30 WIB, Senin (5/11) pekan depan.Pemanggilan Dahlan ini untuk mengklarifikasi adanya anggota DPR yang meminta upeti dari BUMN. "Kami ingin mencari siapa yang melakukan pemerasan," ungkap Prakosa saat dihubungi wartawan pada Kamis (1/11).Badan Kehormatan DPR juga akan meminta keterangan mengenai bentuk pemerasan serta modus transaksi pemerasan itu. Prakosa berjanji memanggil anggota DPR yang melakukan pemerasan itu. "Jika terbukti akan kami jatuhkan sanksi tegas," pungkas Prakosa.Dahlan sebelum melarang BUMN berkongkalikong dengan anggota DPR dalam pencairan anggaran. Perintah Dahlan ini menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang melarang praktik tersebut. Peringath itu juga ditujukan kepada kementerian.Namun, para anggota DPR bereaksi keras atas perintah tersebut. Para politisi Senayan ini menuntut Dahlan mengungkapkan siapa anggota DPR yang dimaksudkannya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
BK DPR panggil Dahlan Iskan pekan depan
JAKARTA. Pimpinan DPR telah menyetujui keinginan Badan Kehormatan DPR memanggil Menteri BUMN Dahlan Iskan pada masa reses. Ketua Badan Kehormatan DPR M. Prakosa mengaku akan memanggil Dahlan pada pukul 10.30 WIB, Senin (5/11) pekan depan.Pemanggilan Dahlan ini untuk mengklarifikasi adanya anggota DPR yang meminta upeti dari BUMN. "Kami ingin mencari siapa yang melakukan pemerasan," ungkap Prakosa saat dihubungi wartawan pada Kamis (1/11).Badan Kehormatan DPR juga akan meminta keterangan mengenai bentuk pemerasan serta modus transaksi pemerasan itu. Prakosa berjanji memanggil anggota DPR yang melakukan pemerasan itu. "Jika terbukti akan kami jatuhkan sanksi tegas," pungkas Prakosa.Dahlan sebelum melarang BUMN berkongkalikong dengan anggota DPR dalam pencairan anggaran. Perintah Dahlan ini menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang melarang praktik tersebut. Peringath itu juga ditujukan kepada kementerian.Namun, para anggota DPR bereaksi keras atas perintah tersebut. Para politisi Senayan ini menuntut Dahlan mengungkapkan siapa anggota DPR yang dimaksudkannya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
