JAKARTA. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan mencari bukti hukum dugaan pemerasan yang terjadi di perusahaan-perusahaan negara yang diadukan Dahlan ke BK. Pasalnya, hingga saat ini BK hanya menemukan bukti pelanggaran etika. "Sampai sejauh ini BK hanya menemukan bukti-bukti etika seperti adanya rapat-rapat di luar, melakukan inisiasi rapat sendiri berkali-kali, tapi ini semua tanpa bukti hukum. Namun, secara etika ini bisa kami simpulkan," ujar Ketua BK M Prakosa, Selasa (27/11), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Oleh karena itu, Prakosa mengatakan, dirinya sempat meminta langsung kepada Dahlan Iskan untuk mencari bukti hukum saat dimintai keterangannya di BK beberapa waktu. Prakosa menuturkan dirinya menjelaskan ke Dahlan bahwa laporan mantan Direktur Utama PT PLN itu harus menjadi momentum bersama dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggara negara.
BK Minta Dahlan cari bukti hukum pemerasan di BUMN
JAKARTA. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan mencari bukti hukum dugaan pemerasan yang terjadi di perusahaan-perusahaan negara yang diadukan Dahlan ke BK. Pasalnya, hingga saat ini BK hanya menemukan bukti pelanggaran etika. "Sampai sejauh ini BK hanya menemukan bukti-bukti etika seperti adanya rapat-rapat di luar, melakukan inisiasi rapat sendiri berkali-kali, tapi ini semua tanpa bukti hukum. Namun, secara etika ini bisa kami simpulkan," ujar Ketua BK M Prakosa, Selasa (27/11), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Oleh karena itu, Prakosa mengatakan, dirinya sempat meminta langsung kepada Dahlan Iskan untuk mencari bukti hukum saat dimintai keterangannya di BK beberapa waktu. Prakosa menuturkan dirinya menjelaskan ke Dahlan bahwa laporan mantan Direktur Utama PT PLN itu harus menjadi momentum bersama dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggara negara.