KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) resmi menjadi holding operasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ini dinilai agar proses inbreng perusahaan-perusahaan BUMN ke Danantara cepat dilakukan.

Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia, Herry Gunawan menjelaskan, dipilihnya BKI menjadi holding operasional Danantara hanya merupakan persoalan teknis.

Dia menyebutkan, adapun pertimbangan penunjukkan tersebut lantaran 100% saham BKI merupakan milik negara, belum menjadi perusahaan terbuka, memiliki organisasi perusahaan yang simpel dengan kinerja solid, tidak dalam kondisi rugi serta tidak punya persoalan keuangan.

Frekuensi Transaksi BCA UMKM Fest 2025 Melejit, Buktikan Optimisme di Indonesia

“Kira-kira begitu menurut saya urgensinya. Biar cepat proses inbreng dan jangan sampai ada masalah,” ujarnya kepada KONTAN, Selasa (25/3).

Baca Juga: BKI Jadi Holding Operasional Danantara, Dony Oskaria Buka Suara

Herry mengungkapkan, model seperti ini telah digunakan oleh salah satu perusahaan plat merah MIND ID, di mana kala itu menjadi holding perusahaan tambang yakni PT Inalum. Namun setelah MIND ID berganti nama menjadi PT Mineral Indonesia Indonesia (Persero), Inalum dikembalikan menjadi anak usaha.

Begitu pun dengan BKI, lanjut Herry, saat nama baru untuk holding operasional Danantara sudah ada dan berbadan hukum, maka BKI akan kembali menjadi anak usaha. Kemudian saham BKI akan diserahkan ke entitas yang baru.

“Jadi urgensinya (BKI jadi holding operiasional) simpel, tidak bermasalah, dan butuh cepat. BKI dianggap cocok, makanya dipinjam dulu namanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menyampaikan bahwa pihaknya telah menunjuk PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) alias BKI sebagai holding operasional Danantara.

Dony menjelaskan, pemilihan BKI sebagai holding operasional didasari karena dalam peraturan yang menyebut bahwa holding terdiri dari 99% kepemilikan Danantara, sementara 1% -nya dimiliki oleh Pemerintah atau Kementerian BUMN.

Menurutnya, dalam mengoptimalisasi hal tersebut pemerintah kemudian memilih pendekatan assisting demi menghindari terjadinya setoran modal pada kepemilikan 1% dari BUMN terhadap total aset yang dikonsolidasikan.

“Parameter yang kita pilih adalah perusahaan-perusahaan yang paling sehat secara financial, paling sehat itu artinya tidak punya problem-problem financial besar. Kita sudah memutuskan memilih BKI,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/3).

Baca Juga: Gabung Danantara, Sebanyak 5,40 Miliar Saham Adhi Karya (ADHI) Dialihkan ke BKI

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News