JAKARTA. Pada masa lalu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pernah meraih prestasi gemilang dalam menerapkan dan menyosialisasikan Program Keluarga Berencana (KB).

Namun, pasca era kekuasaan Orde Baru, BKKBN tampak tidak lagi memiliki gigi. Karena itu, BKKBN harus mencari format baru untuk melaksanakan program KB sampai ke tingkat daerah. Hal itu ditekankan Wakil Presiden Boediono saat memberikan arahan pada acara Temu Nasional Keluarga Berencana dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia 2013.

"Sekarang BKKBN harus mencari format baru untuk melaksanakan koordinasi kebijakan sampai ke daerah dalam konteks sistem politik yang baru, bukan lagi jalur komando," tutur Boediono di Jakarta Convention Center, Kamis (26/9). Hadir dalam kesempatan itu Kepala BKKBN Fasli Djalal, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Wakil Menteri Kebudayaan Wiendu Nuryanti dan Jose Ferraris, Representative UNFPA. Menurut Boediono, pada masa reformasi ini, BKKBN tak lagi bisa hanya mengandalkan jalur komando seperti yang pernah dilakukan pada masa sebelum reformasi.

Cuan Optimal Bonus Akhir Tahun dari Investasi Rendah Risiko Deposito Bank Digital

Sebaliknya, BKKBN harus bertumpu pada komunikasi yang tepat, koordinasi dan pendekatan persuasi baik kepada pimpinan daerah maupun kepada para penggerak dan mereka yang menjadi sasaran program KB di seluruh nusantara. Apalagi, Wapres mengingatkan, acap kali pimpinan daerah tidak punya kepedulian terhadap program KB. Padahal, KB mempunyai dampak yang cukup besar sekali terhadap kepemimpinan suatu daerah. Siklus politik tersebut sangat pendek, sementara KB adalah bagian dari hal-hal yang harus dipikirkan di luar siklus politik. Sebab KB sudah lebih panjang jangkanya. Mantan Gubernur BI ini meminta BKKBN melakukan pendekatan sosialisasi program KB yang multidimensi dengan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah serta instansi terkait.

Ia memberi contoh seperti pendekatan di tingkat Kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara, ke dalam institusi, BKKBN juga harus melakukan penataan yang lebih efektif dan merevitalisasi diri. Tujuannya agar tata kelola di BKKBN lebih baik dan sumberdaya manusianya yang tepat.

Dengan demikian, BKKBN akan menjadi motor penggerakan KB, baik untuk berkomunikasi, berinteraksi, merangkul kelompok-kelompok masyarakat agar memiliki satu bahasa dan mensinkronisasi langkah-langkah semua instansi terkait.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News