JAKARTA. Wajah Indonesia sebagai negara agraris tampaknya mulai memudar pasca Indonesia menjadi negara importir sejumlah komoditas pangan. Mulai dari impor beras, jagung, kedelai, bawang merah dan sejumlah komoditas lainnya. Bahkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat ada migrasi petani sebanyak 20 juta orang dari pertanian pada periode 2003-2013. Diperkirakan pada periode 2013-2023 akan terjadi migrasi sebesar 20 juta petani lainnya. Kondisi ini mengambarkan semakin turunnya minat masyarakat pada pertanian.

Untuk mengantisipasi pengurangan minat masyarakat pada pertanian, maka dibutuhkan adanya investasi pertanian di pedesaan. Secara khusus investasi pertanian di daerah perbatasan dengan negara lain. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong ada peningkatan pengelolaan lahan pertanian dengan sistem pertanian modern yang menggunakan teknologi seperti di negara lainnya.

Untuk mendorong minat ke petani itu, BKPM mendorong pengembangan investasi di sektor jasa seperti pariwista, dengan harapan terjadinya integrasi antara kebutuhan pangan yang dipenuhi sektor pertanian setempat dengan peningkatan permintaan dari sektor pariwisata di daerah. "Dengan demikian tenaga kerja akan terbuka lebih banyak lagi," ujar Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Kamis (1/12).

Salah satu upaya yang dilakukan BKPM untuk meningkatkan minat investor di bidang pertanian adalah dengan mendorong terjadinya pengelompokkan petani dan pengembangan koperasi di daerah. Koperasi yang dikembangkan ini sejalan dengan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes) yang ingin mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tom ingin koperasi itu dikelola secara profesional layaknya perusahaan modern. Sudah waktunya koperasi itu naik kelas dengan mengadopsi praktik-praktik yang lebih profesional. Selain itu, BKPM juga mendorong agar pengelolaan lahan pertanin dan pemeliharaan ternak di daerah tidak lagi dilakukan sendiri-sendiri tapi berkelompok. Misalkan, untuk memelihara 200 ekor sapi, perlu kerjasama dari 20 orang dan menggunakan sistem pembukuan yang jelas layaknya perusahaan modern. Bila hal itu terwujud maka investor akan mudah masuk.

Mendes Eko Putro Sandjojo menyambut baik dukungan dari BKPM tersebut. Ia mengatakan masyoritas masyarakat di pedesaan adalah petani, maka investasi di bidang pertanian dibutuhkan untuk membangun desa. Untuk itu ia mendorong investor masuk dengan memperkenalkan potensi investasi di masing-masing daerah, khususnya di daerah perbatasan.

Salah satu program Kemdes untuk menarik minat investasi ke daerah adalah dengan menyelenggarakan forum bisnis daerah yang diikuti perusahaan swasta, BUMN, asosiasi usaha, dan duta-duta besar negara sahabat. "Fokusnya pada jenis investasi yang potensial berbasis komoditas unggulan di masing-masing daerah," ujarnya.

Kemdes juga meluncurkan buku Rencana Bisnis dan Investasi Daerah Perbatasan. Buku itu membahas potensi investasi di Kabupaten Natuna, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Belu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini